6 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sampang Mandek, Aktivitis Perempuan: Bukti Polisi Setengah Hati

Syabilur Rosyad
-
0
6 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sampang Mandek, Aktivitis Perempuan: Bukti Polisi Setengah Hati

salsabilafm.com – Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Polres Sampang terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dinilai lamban. Sejak tahun 2020 hingga 2025 ini, sedikitnya ada 6 kasus mandek di meja penyidik dan belum berlanjut ke pengadilan.

Ketua Madura Development Watch (MDW), Siti Farida, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakseriusan aparat dalam menangani kasus kemanusiaan.

“Kasus kekerasan yang tidak selesai penanganan hukumnya menunjukkan bukti Polres setengah hati. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai mereka kehilangan kepercayaan pada keadilan,” katanya kepada salsabilafm.com,Kamis, (25/9/2025).

Farida juga mendesak Polres Sampang membentuk tim khusus dengan anggota yang memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan seksual.

“Bentuk tim yang memang memiliki rasa empati. Jangan hanya formalitas. Kita ingin melihat tindakan nyata, cepat, dan tuntas,” tegasnya.

Kritik senada juga disampaikan Koordinator Sekolah Perempuan (SP) Kabupaten Sampang, Raudlatul Jannah. Menurutnya, APH seharusnya lebih peka terhadap kasus dengan isu-isu kekerasan seksual, khususnya anak dibawah umur.

“Jangan sampai kasus-kasus ini jadi preseden buruk. Korban dan keluarganya butuh keadilan. Mereka juga butuh pemulihan psikologis dan pendampingan hukum. Itu tugas negara melalui kepolisian,” ujarnya.

Jannah menambahkan, kasus seksual tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berisiko menambah trauma bagi korban.

“Bayangkan, ada korban yang masih anak-anak, masih harus sekolah, tapi setiap hari dibayang-bayangi rasa takut karena pelakunya belum tertangkap. Bagaimana mereka bisa pulih?,” tanya Jannah.

Berikut daftar kasus asusila anak di bawah umur yang belum tuntas di Polres Sampang:

2020, Torjun – Korban 14 tahun. Dari 6 pelaku, 2 masih buron.

2022, Robatal – Korban 13 tahun. Dari 9 pelaku, 6 masih belum ditangkap.

2023, Camplong – Korban 14 tahun. Dari 4 pelaku, 1 masih bebas.

2023, Tambelangan – Korban 16 tahun. 1 pelaku belum ditangkap.

2023, Robatal – Korban 9 tahun. Pelaku belum ditangkap.

2025, Robatal – Korban 17 tahun diperkosa Basir (24). Pelaku sudah berstatus DPO, namun masih buron. (Syad)

Tarif Listrik Triwulan IV 2025 Tidak Naik, Pemerintah: Menjaga Daya Beli Masyarakat

Redaksi
-
0
Tarif Listrik Triwulan IV 2025 Tidak Naik, Pemerintah: Menjaga Daya Beli Masyarakat

salsabilafm.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik bagi pelanggan PT PLN (Persero) pada triwulan IV (Oktober–Desember) 2025 tidak mengalami kenaikan.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno, dikutip dari Antara, Rabu (24/9/2025) di Jakarta.

Padahal, berdasarkan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment triwulan IV 2025, semestinya terjadi kenaikan tarif listrik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi tetap diberikan, mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha,” tambah Tri.

Penyesuaian Terakhir pada 2022

Penerapan penyesuaian tarif terakhir dilakukan pada triwulan III-2022 untuk pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) serta golongan pemerintah (P1, P2, dan P3). Adapun untuk golongan pelanggan lain, penyesuaian terakhir diterapkan pada 2020.

Tri menegaskan, meskipun tarif listrik tidak berubah, pemerintah bersama PLN tetap melanjutkan upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, perluasan akses, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.(*)

Bupati Bangkalan Ajak Warga Pesisir Jaga Mangrove

Redaksi
-
0
Bupati Bangkalan Ajak Warga Pesisir Jaga Mangrove

salsabilafm.com – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengajak masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai, khususnya hutan mangrove. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan penanaman mangrove yang diinisiasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Desa Tolbuk dan Ko’ol, Kecamatan Klampis, Selasa (23/9/2025).

Lukman memberikan apresiasi atas kolaborasi antara Pelindo, TNI, dan masyarakat pecinta lingkungan dalam upaya rehabilitasi mangrove.

“Keberadaan mangrove sangat penting bagi kelestarian alam, terutama di kawasan pesisir. Mangrove bukan hanya berfungsi mencegah abrasi, tetapi juga menciptakan ekosistem pesisir yang kaya potensi sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian,” ujar Lukman.

Dia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terus mendukung serta melaksanakan kegiatan positif yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif 3 Pelindo, Daru Wicaksono, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan penanaman mangrove merupakan wujud kepedulian Pelindo terhadap kelestarian lingkungan melalui program rehabilitasi mangrove.

“Untuk penanaman di kawasan Klampis, kami akan melaksanakan penanaman di lahan seluas 3,74 hektare dengan total 147.000 bibit mangrove,” jelasnya.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. (*)

Peserta Lomba Tarik Tambang di Sumenep Meninggal Dunia, Diduga Faktor Kelelahan

Redaksi
-
0
Peserta Lomba Tarik Tambang di Sumenep Meninggal Dunia, Diduga Faktor Kelelahan

salsabilafm.com – Kegiatan lomba tarik tambang dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan di Desa Batubelah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, berujung duka. Seorang peserta berinisial M (40), warga Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding, meninggal dunia mendadak saat mengikuti perlombaan pada Selasa malam, (23/9/2025).

Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.00 WIB di Lapangan Bawang Emas. Saat itu, korban menempati posisi paling belakang dalam timnya. Setelah sekitar 15 menit pertandingan berlangsung, M tiba-tiba melepas pegangan tali dan terduduk lemas di tanah. Salah satu rekannya yang menyadari kondisi itu langsung menghampiri, namun korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Korban segera dilarikan ke Puskesmas Dasuk untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, M dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka di Dusun Gunung Kembar untuk dimakamkan.

Polres Sumenep yang menerima laporan tersebut langsung turun ke lokasi dan melakukan serangkaian tindakan sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Dugaan sementara, korban meninggal karena faktor kelelahan saat mengikuti lomba.

Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda melalui Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti menyampaikan, pihak kepolisian telah menangani peristiwa tersebut dengan pendekatan profesional dan humanis.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya saudara M saat mengikuti lomba tarik tambang. Kepolisian telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan pihak medis,” ujar Widiarti, Rabu (24/9/2025).

Lebih lanjut, pihak keluarga korban menolak dilakukan autopsi dan telah membuat surat pernyataan keberatan secara tertulis. Jenazah pun langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

“Karena keluarga menolak autopsi dan menerima kejadian ini sebagai musibah, maka jenazah kami serahkan langsung kepada keluarga untuk dimakamkan,” ujar Widiarti.

Kepolisian memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus ini. Kejadian tersebut dianggap sebagai insiden non kriminal yang murni disebabkan kondisi fisik korban saat mengikuti perlombaan. (*)

Hari Tani Nasional 2025, Disperta KP Sampang Ajak Kaum Muda Aktif di Pertanian

Ach. Mukrim
-
0
Hari Tani Nasional 2025, Disperta KP Sampang Ajak Kaum Muda Aktif di Pertanian

salsabilafm.com – Dalam rangka Hari Tani Nasional 2025, yang jatuh pada hari ini, Rabu (24/9/2025), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Kabupaten Sampang mendorong generasi muda untuk aktif berperan dalam sektor pertanian.

Kepala Disperta KP, Suyono mengatakan, langkah ini penting untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah. Pertanian tidak boleh hanya ditekuni oleh generasi tua.

“Kita harus mempersiapkan petani muda yang siap dengan teknologi, agar sektor ini tetap hidup dan berkembang,” katanya, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, mekanisasi dan digitalisasi menjadi kunci utama untuk menarik minat generasi milenial dalam bertani. Teknologi tidak hanya membuat proses bertani menjadi lebih efektif, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas.

“Dengan aplikasi digital, hasil pertanian bisa langsung dipasarkan ke konsumen. Hal ini membuka peluang besar bagi petani muda untuk meningkatkan pendapatan,” tambahnya.

Petani asal Desa Tanggumong, Moh Bari berharap pemerintah lebih memperhatikan petani kecil, terutama dalam hal pendampingan, akses teknologi dan bantuan sarana yang lebih merata.

“Kalau petani kecil terbantu, hasil pertanian juga ikut meningkat,” katanya.

Menurutnya, meningkatnya kesejahteraan petani muda maupun petani kecil akan berdampak besar pada ketahanan pangan nasional. “Kalau petani sejahtera, bangsa juga akan kuat,” pungkasnya. (Mukrim)

Audiensi FAM Memanas, Plt Kepala DPMD: Kami Hadir Karena Diundang

Redaksi
-
0
Audiensi FAM Memanas, Plt Kepala DPMD: Kami Hadir Karena Diundang

salsabilafm.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang pada Rabu (24/9/2025), kembali menerima audiensi dari Forum Aktivis Madura (FAM). Audiensi yang dihadiri Plt Kepala DPMD Sampang, Sudarmanto, ini sempat memanas dan diwarnai ketegangan.

Dalam kesempatan itu, FAM menyampaikan dua poin utama aspirasi. Pertama, menyoroti adanya pemecatan sepihak terhadap perangkat desa yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa. Kedua, mereka memprotes pemindahan Balai Desa secara sepihak dan merugikan masyarakat.

Anggota Forum Aktivis Madura (FAM), Mausul mengatakan, salah satu fokus utama audiensi dengan DPRD Sampang adalah penolakan terhadap rencana pemindahan Balai Desa Palenggiyan. Menurut Mausul, masyarakat menginginkan agar balai desa tetap digunakan seperti semula. Sebab, kondisinya masih layak pakai dan tidak memerlukan biaya tambahan.

“Balai Desa Palenggiyan itu sebaiknya dikembalikan ke tempat semula dan tidak perlu dipindah, karena pemindahan membutuhkan anggaran. Sementara saat ini Pemkab sedang melakukan efisiensi,” katanya.

Mausul juga menyoroti pernyataan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang yang mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memulihkan penggunaan balai desa lama, karena dianggap sebagai urusan internal pemerintah desa.

Menurut Mausul, meskipun secara aturan menjadi kewenangan desa, DPMD sebagai pembina seharusnya bisa memberikan arahan atau dorongan kepada Pj Kepala Desa agar mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

“DPRD sudah merekomendasikan agar balai desa dikembalikan, tapi Plt Kepala DPMD justru menyatakan itu bukan wewenangnya. Sikap seperti ini hanya menambah kebingungan masyarakat,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Sudarmanto, mengaku tidak memahami penyebab memanasnya suasana dalam audiensi antara FAM dan DPRD Sampang. Dia hadir sesuai undangan resmi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dalam forum.

Terkait polemik pemindahan Balai Desa Palenggiyan, Sudarmanto menegaskan, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa, bukan DPMD.

“Yang jelas, kami tidak tahu kenapa forum itu memanas. Kami hadir karena diundang dan menjawab sesuai pertanyaan yang disampaikan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sampang, Iwan Effendi mengungkapkan bahwa FAM ke Gedung DPRD Sampang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait dua persoalan yang terjadi di tiga desa di Kecamatan Kedungdung.

Dua persoalan yang dimaksud adalah pemecatan sepihak terhadap perangkat desa oleh Pj Kepala Desa, serta pemindahan Balai Desa dengan alasan pengembalian aset. Menurutnya, kebijakan pemindahan balai desa tersebut telah menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat, karena selain tidak dirasakan urgensinya, keputusan itu juga terkesan bermuatan politis.

“FAM datang untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Ada dua poin utama yang menjadi sorotan,” jelas politisi PDIP tersebut.

Iwan menambahkan, memanasnya suasana dalam audiensi disebabkan oleh ketidakhadiran pihak yang memiliki kewenangan langsung atas kebijakan yang dipersoalkan. Akibatnya, kekesalan peserta forum justru diarahkan kepada Plt Kepala DPMD Sampang yang dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan.

“Forum memanas karena ada ketidakpuasan. Pihak yang seharusnya hadir untuk menjelaskan justru tidak datang, padahal sudah diundang,” pungkasnya. (Mukrim)

Tepis Sindiran Trump, Prabowo: Tanpa PBB Kita Tidak Akan Aman

Redaksi
-
0
Tepis Sindiran Trump, Prabowo: Tanpa PBB Kita Tidak Akan Aman

salsabilafm.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempertanyakan relevansi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik global.

Dilansir dari cnnindonesia, dalam pidatonya pada general debate Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (23/9/2025), Prabowo menegaskan bahwa peran PBB tetap sangat penting sebagai wadah bersama para pemimpin dunia untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

“Tanpa Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak akan aman. Tidak ada negara yang dapat merasa aman,” tegas Prabowo.

Dia menegaskan Indonesia akan terus mendukung keberadaan dan peran PBB.

Pernyataan ini disampaikan usai Donald Trump menyebut PBB tak lebih dari “macan kertas” yang tidak mampu menghentikan konflik kecuali lewat “kata-kata kosong”.

Trump bahkan menyinggung bahwa selama ia menjabat, ia berhasil menghentikan tujuh perang tanpa pernah mendapat tawaran bantuan dari PBB.

“Yang saya dapat dari PBB hanyalah eskalator yang berhenti tepat di tengah jalan saat naik,” ujar Trump.

Trump mengklaim telah berhasil mengakhiri tujuh konflik internasional hanya dalam tujuh bulan masa kepemimpinannya, termasuk konflik Kamboja–Thailand, Kosovo–Serbia, Kongo–Rwanda, Pakistan–India, Israel–Iran, Mesir–Ethiopia, serta Armenia–Azerbaijan.

Menurut Trump, PBB hanya mampu mengeluarkan surat dengan nada tegas, namun tak pernah mengambil langkah nyata. “Itu cuma kata-kata kosong, dan kata-kata kosong tidak menyelesaikan perang. Satu-satunya hal yang menyelesaikan perang adalah tindakan,” pungkas Trump.
(*)

Mahasiswa Demo Polres Sampang, Desak Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual

Redaksi
-
0
Mahasiswa Demo Polres Sampang, Desak Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual

salsabilafm.com – Puluhan massa dari Aliansi Solidaritas Peduli Perempuan dan Anak Sampang menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres setempat pada Rabu (24/9/2025). Mereka menuntut polisi segera menuntaskan berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang hingga kini masih mangkrak.

Dalam aksi tersebut, Mistiyah, nenek salah satu korban, menyampaikan kesedihannya karena cucunya, R, menjadi korban perkosaan yang diduga dilakukan Basir. Namun, hingga kini pelaku belum juga ditangkap.

“Untuk membela keadilan cucu saya, R, yang diperkosa Basir, saya meminta agar pelaku segera ditangkap dan dihukum. Sudah dua bulan melapor, tapi belum ada tindakan. Saya hanya seorang nenek, ayah dan ibunya ada di Malaysia. Harapan saya, polisi benar-benar menegakkan hukum,” kata Mistiyah dengan suara bergetar.

Juhairiyah, Ketua Kopri PC PMII Sampang, menyatakan, mahasiswa akan terus menyuarakan ketidakadilan dan mangkraknya kasus pencabulan ini. Jika Polres Sampang tidak segera menuntaskan kasus tersebut, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak.

“Sejak 2020 hingga 2025, masih banyak kasus yang belum dituntaskan. Di Torjun, Robatal, Camplong, hingga Tambelangan masih ada pelaku yang bebas berkeliaran. Jika Kapolres tidak mampu, maka lebih baik mundur dari jabatannya,” tegas Juhairiyah.

Hal senada juga disampaikan oleh Homsah, Ketua umum Kohati Sampang. Dia menduga ada indikasi permainan dalam lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual ini.

“Dua bulan belum ada titik terang. Harapan kami, pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai hukum,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada enam kasus kekerasan seksual yang belum tuntas di Sampang. Berikut rinciannya:

  • 2020, Torjun: korban 14 tahun, dari 6 pelaku, 2 orang masih buron.
  • 2022, Robatal: korban 13 tahun, dari 9 pelaku, masih ada 6 orang yang belum ditangkap.
  • 2023, Camplong: korban 14 tahun, ada 4 pelaku,1 pelaku masih bebas.
  • 2023, Tambelangan: korban 16 tahun, 1 pelaku belum ditangkap.
  • 2023, Robatal: korban 9 tahun, pelaku belum ditangkap.
  • 2025, Robatal: korban 17 tahun diperkosa Basir (24), hingga kini pelaku masih buron meski sudah berstatus DPO.

Dalam aksinya, Aliansi Solidaritas Peduli Perempuan dan Anak Sampang menyampaikan empat tuntutan utama:

Pertama, menuntaskan seluruh kasus pencabulan di Kabupaten Sampang. Kedua, segera menangkap Basir, pelaku pencabulan terhadap gadis asal Robatal. Ketiga, mencopot aparat kepolisian yang terlibat atau diduga bermain dalam kasus. Ke empat Jika Kapolres Sampang tidak mampu, diminta dengan hormat untuk mundur dari jabatannya.

Aksi ini menjadi bentuk perlawanan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Sampang. Mereka berkomitmen terus mengawal kasus-kasus kekerasan seksual hingga pelaku benar-benar dihukum dan korban mendapat keadilan. (Syie)

DPRD Sampang Ingatkan OPD Terkait PPPK Paruh Waktu: Kami Sudah Beri Warning

Ach. Mukrim
-
0
DPRD Sampang Ingatkan OPD Terkait PPPK Paruh Waktu: Kami Sudah Beri Warning

salsabilafm.com – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang memberikan peringatan tegas kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait polemik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.

Peringatan tersebut disampaikan usai puluhan tenaga kesehatan (Nakes) mendatangi Kantor DPRD Sampang pada Senin (22/9/2025) lalu. Para tenga honorer itu menuntut keadilan dalam proses seleksi PPPK paruh waktu yang dinilai tidak transparan dan tidak adil.

Para Nakes mengaku kecewa karena merasa tidak diusulkan dalam proses seleksi, meskipun telah mengabdi selama bertahun-tahun

Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim, menyampaikan, keluhan muncul dari puluhan tenaga kesehatan yang tidak lulus seleksi PPPK. Salim menyebut ada dua persoalan utama yang menjadi sorotan.

“Pertama, proses perekrutan PPPK paruh waktu yang sejak awal dianggap tidak transparan. Kedua, kekhawatiran para Nakes terhadap status mereka di BLUD setelah dinyatakan tidak lulus,” katanya, Rabu (24/9/2025).

Salim menjelaskan, pihaknya bersama Ketua Komisi IV telah melakukan langkah preventif dengan memanggil kepala OPD terkait, yakni BKPSDM, Dinas Kesehatan – KB, dan Dinas Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, sempat ada kesepakatan tidak tertulis untuk memperjuangkan para tenaga pengajar dan Nakes yang telah memenuhi syarat administrasi dan regulasi.

“Kami sudah memberi warning. Ternyata yang kami khawatirkan benar-benar terjadi. Banyak yang tidak diusulkan tanpa alasan yang jelas,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyoroti pentingnya profesionalisme di bidang pendidikan dan kesehatan yang menyangkut masa depan bangsa. Dia meminta agar proses seleksi PPPK dilakukan secara adil dan transparan.

“Kami hanya butuh alasan mengapa lebih dari 30 Nakes tidak diusulkan. Kalau mereka memang tidak aktif di Puskesmas, silakan tidak usah diusulkan. Bahkan saya menyarankan untuk mencoret atau memberhentikan mereka, tentunya melalui mekanisme yang sesuai, seperti pemberian surat peringatan terlebih dahulu,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

“Jika OPD tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, DPRD akan menindaklanjuti permasalahan ini secara kelembagaan,” sambungnya.

Polemik ini menjadi perhatian serius DPRD Sampang karena menyangkut nasib para pengabdi yang selama ini telah bekerja di lapangan. Kini, mereka terancam kehilangan kejelasan status akibat tidak diusulkan dalam seleksi PPPK paruh waktu. (Mukrim)

417 Pekerja Migran Sampang Berangkat ke Luar Negeri, Tujuan Arab Saudi dan Turki

Ach. Mukrim
-
0
417 Pekerja Migran Sampang Berangkat ke Luar Negeri, Tujuan Arab Saudi dan Turki

salsabilafm.com – Terhitung sejak Januari hingga akhir September, sebanyak 417 warga Kabupaten Sampang memilih bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Negara tujuan utama mereka adalah Arab Saudi dan Turki, dengan mayoritas bekerja di sektor informal.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sampang, Uriantono Triwibowo mengatakan, seluruh calon PMI tersebut telah menjalani proses verifikasi dokumen sebelum diberangkatkan secara resmi dan legal.

“Per tanggal 16 September, tercatat ada 417 orang yang sudah diverifikasi untuk menjadi PMI di luar negeri,” ujarnya, Rabu (25/9/2025).

Dia menjelaskan, tujuan utama pekerja migran asal Sampang adalah Arab Saudi dan Turki. Untuk jenis pekerjaan, sebagian besar tidak memerlukan keterampilan khusus dan termasuk dalam sektor informal.

“Yang berangkat ke Turki sebagian besar menjadi karyawan hotel, sedangkan ke Arab Saudi lebih banyak sebagai sopir, pembantu rumah tangga, pekerja salon, dan sejenisnya,” jelasnya.

Uriantono menerangkan, pemberangkatan para PMI dilakukan melalui sejumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain PT Timur Raya Jaya Lestari, PT Al Zubara Manpower Indonesia, dan beberapa perusahaan lainnya yang telah terdaftar secara resmi.

Sebelum diberangkatkan, para calon PMI diwajibkan datang ke Disnaker Sampang atau langsung ke perusahaan penyalur untuk melakukan verifikasi data dan melengkapi dokumen. Hal ini dilakukan agar proses keberangkatan berlangsung secara legal dan sesuai prosedur.

Menurutnya, faktor utama yang mendorong warga Sampang bekerja di luar negeri adalah keinginan untuk meningkatkan penghasilan demi perbaikan ekonomi keluarga.

“Alasan utama mereka bekerja di luar negeri adalah untuk mendapatkan penghasilan lebih besar. Mereka yakin, bekerja di luar negeri memberikan penghasilan yang lebih baik,” pungkasnya. (Mukrim)

1...678...642Halaman 7 dari 642