Pemerintah Tahan Impor Gula Kristal Mentah 200 Ribu Ton

Redaksi
-
0
Pemerintah Tahan Impor Gula Kristal Mentah 200 Ribu Ton

salsabilafm.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pemerintah menahan impor gula kristal mentah (raw sugar) untuk kebutuhan industri atau rafinasi sebesar 200 ribu ton.

Budi menjelaskan, kuota impor gula kristal mentah pada 2025 ditetapkan sebesar 4,3 juta ton. Hingga saat ini, realisasi impor sudah mencapai 4,1 juta ton. Sisa kuota 200 ribu ton belum diajukan perizinannya oleh perusahaan, sehingga diputuskan untuk ditahan sementara.

“Berarti ada sekitar 200 ribuan yang belum mengajukan. Nah, itu kita tahan dulu, sambil evaluasi realisasi,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (12/9/2025) dilansir Antara.

Keputusan penghentian sementara impor tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Kamis (12/9/2025).

Berdasarkan Neraca Komoditas (NK) 2025, kuota impor raw sugar ditetapkan 4.398.880 ton, dengan pengajuan sebesar 4.198.550 ton. Dari jumlah itu, realisasi impor mencapai 70,70 persen atau sekitar 2.968.383 ton.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga menegaskan, pemerintah menahan impor gula mentah agar stok gula konsumsi dalam negeri dapat terserap optimal serta mencegah rembesan gula rafinasi ke pasar masyarakat.

Sudaryono menambahkan, kebijakan ini bersifat sementara, namun ke depan pemerintah menargetkan impor gula industri bisa dikurangi secara bertahap hingga akhirnya dihentikan. (*)

Walikota Surabaya Terima 15 Laporan Dugaan Pungli Pengurusan KTP dan KK

Redaksi
-
0
Walikota Surabaya Terima 15 Laporan Dugaan Pungli Pengurusan KTP dan KK

salsabilafm.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku telah menerima sekitar 15 laporan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Laporan tersebut masuk melalui pesan di akun Instagram pribadinya maupun WhatsApp.

“Ada sekitar 15 laporan dugaan pungli yang saya terima. Tapi ini mau saya hubungi dulu karena tidak ada bukti, hanya menyampaikan saja. Maka saya ingin ada buktinya, atau kalau tidak ada buktinya, dia (pelapor) mau jadi saksi,” ujar Eri, Jumat (12/9/2025), Dilansir dari kumparan.

Sebelumnya, Eri juga menerima laporan pungli terkait pengurusan KK di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang. Dia bahkan turun langsung ke lokasi dan meminta lurah serta camat setempat menindaklanjuti laporan tersebut dengan menemui oknum Ketua RT yang dilaporkan.

Menurut Eri, mayoritas laporan pungli yang masuk berkaitan dengan pengurusan administrasi kependudukan. Jika terbukti dilakukan sebelum penandatanganan komitmen integritas pejabat publik beberapa waktu lalu, maka sanksinya berupa pemeriksaan inspektorat. Namun, bila terjadi setelah penandatanganan, sanksi langsung berupa pemecatan.

“Kalau sebelum pernyataan, kita sanksi sesuai pemeriksaan dari inspektorat. Tapi setelah ini membuat surat pernyataan, langsung pecat,” tegasnya.

Nominal pungli yang dilaporkan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta. Eri menilai praktik ini mencederai semangat pelayanan publik bersih yang sedang digalakkan Pemkot Surabaya.

Selain ASN, pengurus RT/RW yang terbukti melakukan pungli juga akan diberi sanksi sesuai Perwali Surabaya No 112 Tahun 2022. “Aturannya sudah jelas, ada sanksinya juga,” tambahnya.

Eri menegaskan, seluruh layanan administrasi kependudukan di Surabaya gratis, sehingga masyarakat tidak boleh terbebani biaya. Ia juga meluruskan bahwa iuran kampung berbeda dengan pungli, karena bersifat kesepakatan warga.

Eri berharap lurah, camat, dan kepala perangkat daerah dapat menjaga integritas serta memberikan pelayanan transparan. Dia juga mengajak masyarakat agar tidak takut melapor jika menemukan pungli.

“Warga Surabaya tidak boleh takut melapor. Jangan pernah takut dikucilkan. Tapi warga juga jangan menghakimi tanpa ada bukti,” pesannya. (*)

Surabaya Aktifkan Kembali Siskamling Berbasis Kampung Pancasila

Redaksi
-
0
Surabaya Aktifkan Kembali Siskamling Berbasis Kampung Pancasila

salsabilafm.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang didukung penuh oleh program Kampung Pancasila.

Dilansir dari cnnindonesia, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas di Balai Kota Surabaya, Kamis (11/9/2025), menyampaikan, program Kampung Pancasila bukan hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari warga.

Menurut Teguh, arahan Mendagri Tito Karnavian untuk menjaga kondusifitas pasca maraknya unjuk rasa di berbagai daerah telah ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemkot Surabaya dan Forkopimda. Fokus utamanya adalah mengaktifkan kembali Siskamling hingga tingkat RT/RW dengan pendekatan modern yang melibatkan generasi muda.

“Kampung Pancasila dibangun bersama oleh masyarakat, digerakkan oleh masyarakat, dan digunakan bersama masyarakat. Surabaya punya keunggulan dengan filosofi ini,” ujar Teguh.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menambahkan, Kampung Pancasila menjadi pengingat akan pentingnya nilai gotong royong, keguyuban, serta peran masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di tingkat kampung. Program ini berjalan di empat sektor utama, yaitu lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya.

“Kampung Pancasila pada dasarnya adalah menghidupkan kembali semangat gotong royong, keguyuban, dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di tingkat RT, RW, dan kampung. Secara struktur, program ini inline dengan kepemimpinan RT/RW, sehingga langsung menyentuh masyarakat,” kata Eri.

Di sektor lingkungan, kegiatan meliputi pemilahan sampah, kerja bakti, hingga urban farming. Sektor kemasyarakatan difokuskan pada patroli keamanan, mitigasi bencana, pencegahan narkoba, serta tertib administrasi. Sementara itu, sektor ekonomi diarahkan pada penguatan UMKM, dan sektor sosial budaya menitikberatkan pada pencegahan kekerasan perempuan-anak, kesehatan, serta penguatan keluarga.

Dengan dukungan Satgas Kemasyarakatan, TNI-Polri melalui Polisi RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, Surabaya ditargetkan menjadi role model pelaksanaan Siskamling modern berbasis masyarakat dan bernilai Pancasila. (*)

Anggaran Air Bersih di Sampang Dipangkas 50 Persen, Warga Minta Solusi Jangka Panjang

Ach. Mukrim
-
0
Anggaran Air Bersih di Sampang Dipangkas 50 Persen, Warga Minta Solusi Jangka Panjang

salsabilafm.com – Anggaran bantuan droping air bersih di Kabupaten Sampang pada musim kemarau tahun ini mengalami pemangkasan hingga 50 persen dibandingkan tahun lalu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, Fajar Arif Taufikurahman, menjelaskan pemangkasan dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah.

“Jika tahun sebelumnya setiap mendapatkan bantuan droping air sebanyak empat tangki, maka tahun ini akan mendapatkan dua tangki saja,” katanya, Jum’at (12/9/2025)

Fajar menjelaskan, usulan anggaran awal sebenarnya sebesar Rp150 juta. Namun, setelah pembahasan, yang disetujui hanya Rp75 juta. Kondisi itu berdampak cukup signifikan, terutama bagi desa-desa yang sangat bergantung pada bantuan droping air bersih.

Meski demikian, BPBD Sampang memastikan tetap melakukan skala prioritas. Droping air bersih akan dipusatkan pada daerah yang masuk kategori kekeringan kritis dan sulit akses air.

“BPBD tetap mengupayakan agar kebutuhan paling mendesak dapat tertangani,” jelasnya.

Fajar menerangkan, bantuan droping air bersih tahun ini akan difokuskan kepada 77 desa di 14 kecamatan yang masuk kategori kritis. Sedangkan untuk 18 desa lainnya, penyaluran akan menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Penanggulangan kekeringan tahun depan akan lebih terjamin, karena kebutuhan droping air bersih sudah masuk APBD tahun 2026, sehingga tidak lagi bergantung pada dana BTT atau menunggu P-APBD,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Karang Penang, Mahmudi, menilai kekeringan di desanya merupakan hal yang rutin terjadi setiap tahun. Sebab itu, dia meminta pemerintah daerah bisa menghadirkan solusi jangka panjang. Dia mencontohkan seperti program sumur bor di setiap dusun di desa terdampak bencana kekeringan

“Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya bertumpu pada program bantuan droping air, namun mencari solusi yang bersifat jangka panjang karena masalah kekeringan terjadi setiap musim kemarau,” ujarnya. (Mukrim)

60 PMI Asal Sampang Dideportasi, Disnaker: Banyak Berangkat Tanpa Jalur Resmi

Ach. Mukrim
-
0
60 PMI Asal Sampang Dideportasi, Disnaker: Banyak Berangkat Tanpa Jalur Resmi

salsabilafm.com – Sekitar 60 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang dilaporkan telah dideportasi dari negara tujuan kerja. Mereka diketahui tidak menggunakan jalur resmi.

Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sampang, Uriantono Triwibowo mengatakan, pada tahun 2025 ada sekitar 60 orang yang dideportasi dari tempat kerjanya.

“Kalau minatnya sih cukup tinggi. Soalnya dari tahun kemarin kurang lebih ada 400-an yang menjadi PMI resmi. Kalau yang tidak resmi kami gak tahu hitungannya,” katanya, Jum’at (22/9/2025).

Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu tujuh orang PMI asal Kecamatan Sokobanah dan Kecamatan Karang Penang dideportasi dari Negara Malaysia. Disnaker Sampang, kata dia, hanya bisa memfasilitasi administrasi bila ada kejadian seperti ini.

“Namun, jika memungkinkan, Disnaker Sampang akan melakukan penjemputan seperti pada kejadian sebelumnya,” terangnya.

Wibowo mengaku kesulitan melacak
keberadaan PMI tidak resmi tersebut. Pihaknya baru mengetahui keberadaan PMI asal Kota Bahari yang tidak resmi setelah ada masalah dan mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau kedutaan tempat PMI bekerja.

“Kalau data yang masuk kemarin itu 60 orang untuk tahun 2025 ini. Jumlah tersebut berasal dari seluruh wilayah Sampang, dan tidak monoton dari satu wilayah,” ungkapnya.

Wibowo mengatakan, masyarakat Sampang ingin menjadi PMI karena faktor ekonomi dan keinginan cepat kaya. Banyak PMI yang terbujuk iming-iming kesuksesan dan tidak menyadari bahwa berada di negara orang bisa lebih parah daripada di negara sendiri jika tidak memiliki keterampilan dan kelebihan.

“Sebetulnya faktor mereka jadi PMI itu banyak. Pertama memang faktor ekonomi, kedua karena ingin cepat sukses,” pungkasnya. (Mukrim)

Pemkab Sampang Tak Punya Wewenang dalam Pelaksanaan MBG, Sekda: Ini Murni Program Pusat

Ach. Mukrim
-
0
Pemkab Sampang Tak Punya Wewenang dalam Pelaksanaan MBG, Sekda: Ini Murni Program Pusat

salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkab menyebut perannya hanya sebatas memastikan program inisiatif pemerintah pusat itu berjalan dengan baik di wilayahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiyawan, Jum’at (12/9/2025) usai menghadiri rapat paripurna DPRD.

Menurut dia, pengelola dapur MBG bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk pihak swasta maupun lembaga yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Namun, kelayakan dapur penyedia makanan menjadi hal krusial yang tidak bisa diabaikan

“Sebelum dapur MBG direkomendasikan, kita harus pastikan dulu semua persyaratannya sudah terpenuhi. Baik dari sisi tempat, peralatan, juru masak, bahan-bahan makanan, hingga pengelolaan keuangan,” ujar Yuliadi.

“Tetapi memang harus diatur dan ditata, dari satu dapur itu membawahi beberapa SD, lalu kemudian dipastikan memenuhi syarat atau tidak yang akan menjadi pelaksananya,” imbuhnya.

Yuliadi menegaskan, tidak banyak memiliki wewenang dalam pelaksanaan program MBG. Program itu murni digagas langsung oleh Pemerintah Pusat, sementara peran Pemkab lebih bersifat mendukung dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik di daerah.

“Kami di daerah tidak banyak memiliki wewenang dalam program MBG ini. Karena ini murni program dari pusat. Tugas kami hanya memastikan programnya berjalan dengan baik di lapangan,” ujarnya.

Wawan, sapaan karibnya, menjelaskan, terkait distribusi dan jumlah dapur per kecamatan, Pemkab juga tidak bisa menentukan secara pasti berapa jumlah dapur yang harus tersedia di tiap wilayah. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya akan diatur oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

“Soal jumlah dapur di tiap kecamatan, kami juga belum bisa memastikan. Itu semua nanti diatur langsung oleh pusat,” imbuhnya.

Meski tidak memiliki kendali penuh, Pemkab Sampang berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MBG, mengingat program ini sangat penting untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting di daerah.

“Kami nanti hanya bisa sebatas membantu bagaimana memastikan proses pelaksanaan MBG ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya di Kabupaten Sampang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan asupan makanan sehat bagi pelajar secara rutin. (Mukrim)

Ingatkan Warga Tidak Takut Laporkan Narkoba, Polres Sampang: Identitas Pelapor Aman

Syabilur Rosyad
-
0
Ingatkan Warga Tidak Takut Laporkan Narkoba, Polres Sampang: Identitas Pelapor Aman

salsabilafm.com – Polres Sampang menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dengan mengajak masyarakat ikut berperan aktif dan tidak takut melapor karena identitas pelapor dijamin aman.

Kasatresnarkoba Polres Sampang, Iptu Hery Indratullah Maulida menegaskan akan melindungi penuh masyarakat yang ikut membantu dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang.

“Hal itu jelas dalam undang-undang. Kami akan sembunyikan identitasnya sebagai upaya melindungi pelapor atau saksi, dan ini komitmen kami dalam melindungi masyarakat,” katanya saat menghadiri Podcast Salsa, Kamis (11/9/2025).

Tak hanya itu, Hery juga menyinggung soal UU No. 35 Tahun 2009 yang berisi bahwa masyarakat seluruh Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Masalah narkotika ini kan proxy war ya, artinya musuh seluruh dunia. Jadi semua lapisan masyarakat harus bersama-sama dalam memberantas peredaran narkoba,” jelasnya.

Dia berharap para korban narkoba tak segan untuk mendatangi aparat untuk meminta bantuan rehabilitasi.

“Kalau memang dia adalah korban, kami pasti akan bantu dalam rehabilitasi, Karena ini juga merupakan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya kaum muda,” ujarnya.

Terakhir, Hery menyampaikan pesan kepada anak muda di Sampang tentang bahaya penggunaan barang haram tersebut terhadap masa depan mereka.

“Sekali kena, ini akan sulit sekali untuk berhenti. Jadi selagi belum menyentuh, jangan sampai tergiur sama sekali,” pesannya. (Syad)

Pembinaan di Rutan Kelas IIB Sampang: Dari Layanan Kesehatan hingga Program Berbasis Pesantren

Syabilur Rosyad
-
0
Pembinaan di Rutan Kelas IIB Sampang: Dari Layanan Kesehatan hingga Program Berbasis Pesantren

salsabilafm.com – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sampang, berkomitmen dalam meningkatkan pembinaan terhadap para warga binaan. Tak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian, hingga program berbasis pesantren dan hapus tato gratis.

Kepala Rutan Kelas IIB Sampang, Kamesworo mengatakan, pihaknya menyiapkan layanan kesehatan berupa klinik dengan tenaga perawat dan dokter gigi, serta rutin melakukan pengecekan langsung ke kamar warga binaan. 

“Kami jemput bola, langsung mengecek warga binaan yang sakit atau memiliki keluhan. Semua demi pelayanan kesehatan mereka,” katanya saat menghadiri Salsa Talkshow, Kamis (11/9/2025).

Untuk pengamanan, lanjut dia, Rutan Sampang menggelar razia rutin dua kali seminggu. Tujuannya untuk mencegah masuknya barang terlarang. Fasilitas wartel juga disediakan untuk menjaga komunikasi warga binaan dengan keluarga. “Kami juga menjalin kerja sama dengan Kodim, Polres, dan BNN untuk menjaga ketertiban,” kata pria yang akrab dipanggil Kames.

Di bidang pembinaan, warga binaan dibekali keterampilan produktif seperti budidaya ikan lele, bercocok tanam singkong serta sayuran, hingga pelatihan usaha kecil. 

“Kami berharap ada dukungan dari Pemda serta dinas terkait agar pembinaan ini semakin berkembang,” kata dia. 

Pihaknya juga mengusung konsep Rutan berbasis pesantren. Hal itu sejalan dengan Sampang sebagai kota santri. Fasilitas yang ada mampu menampung hingga 200 warga binaan untuk salat berjamaah. Setiap Jumat, jamaah bahkan meluber hingga ke teras.

“Setiap warga binaan wajib mengikuti program keagamaan, mulai dari salat berjamaah, tadarus, hingga kajian Al-Qur’an. Setelah bebas, itu kembali pada pilihan mereka, yang penting selama di sini kami mengembalikan mereka pada iman dan keyakinan,” tegasnya.

Program pesantren ini rencananya akan diresmikan pada Hari Santri Nasional. Rutan juga berencana bekerja sama dengan Salsabilafm untuk menyiarkan langsung pengalaman warga binaan sebagai narasumber agar menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Salah satu inovasi lain adalah program hapus tato gratis. Menurut dia, program ini bertujuan menghilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana. 

“Sekarang orang kalau ada tato kan akan menilai jelek. Bahkan dalam agama pun tidak dibolehkan, wudhunya tidak sah. Karena itu kami fasilitasi penghapusan tato agar warga binaan bisa diterima kembali di masyarakat,” jelasnya.

Jika di luar rutan biaya hapus tato bisa mencapai Rp300 ribu per sesi, maka di Rutan Sampang layanan ini diberikan gratis. Program serupa sebelumnya pernah diterapkan Kamesworo di Karawang dan Suliki, Sumatera Barat. Antusiasme juga datang dari keluarga warga binaan yang ingin ikut menghapus tato mereka.

Kamesworo menegaskan, meski ada tantangan seperti warga binaan yang sulit diatur, pembinaan harus tetap berjalan. “Walaupun ada tantangan, saya harus memastikan rutan tetap kondusif, aman, dan pembinaan berjalan,” ujarnya.

Dia berharap masyarakat, termasuk media dan LSM, turut mendukung upaya Rutan Sampang. “Saya memang bukan orang sini, tapi saya ingin ikut membangun Sampang,” pungkasnya. (Syad)

Bonus Atlet Sampang Tertunda, Disporabudpar Sebut Anggaran Hibah Tak Mencukupi

Ach. Mukrim
-
0
Bonus Atlet Sampang Tertunda, Disporabudpar Sebut Anggaran Hibah Tak Mencukupi

salsabilafm.com – Hingga September 2025, atlet-atlet asal Kabupaten Sampang yang berhasil meraih medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025 belum juga menerima reward. Bonus yang dijanjikan masih tertunda lantaran anggaran hibah dianggap tidak mencukupi.

Kepala Bidang Olahraga, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, Isma Ulfah menjelaskan, teknis pemberian reward sepenuhnya menjadi ranah KONI Sampang. Sementara pihaknya hanya memfasilitasi hibah anggaran dari pemerintah daerah.

“Anggaran hibah tahun ini hanya Rp 1,75 miliar. Jumlah itu dipakai untuk operasional, jadi kemungkinan besar belum bisa mengakomodasi reward bagi atlet maupun pelatih,” katanya, Kamis (10/9/2025).

Menurut Isma, opsi pemberian bonus masih terbuka apabila ada tambahan dana melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Namun jika tidak disetujui, maka atlet harus bersabar hingga tahun depan.

“Mengacu pengalaman sebelumnya, reward baru bisa dibayarkan pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Dia juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di Sampang yang turut menjadi kendala pembinaan prestasi. Beberapa cabang olahraga, terutama bela diri, bahkan harus berlatih di Surabaya karena di Sampang belum ada arena khusus.

“Kalau daerah lain punya fasilitas sendiri, kita masih tertinggal. Bahkan pemanggilan atlet ke pemusatan latihan (puslatkab) sering terlambat, kadang hanya dua bulan sebelum event. Tentu ini berdampak pada kualitas latihan dan hasil yang dicapai,” ungkapnya.

Isma membenarkan adanya keresahan dari sejumlah atlet yang menilai perhatian pemerintah daerah masih minim. Bahkan, ada atlet yang memilih memperkuat daerah lain karena ditawarkan beasiswa maupun reward yang lebih menjanjikan.

“Ini jadi evaluasi serius. Kalau kita tidak bisa memberi apresiasi yang layak, atlet berpotensi pindah ke daerah lain. Padahal kita ingin atlet lokal bisa muncul dan mengharumkan nama Sampang,” tegas Isma.

Terkait pembagian tugas, ia menekankan, KONI bertanggung jawab penuh pada pembinaan cabang olahraga prestasi. Sementara Disporabudpar hanya memfasilitasi sarana prasarananya.

“Harapan kami, Sampang ke depan bisa bersaing dengan daerah lain. Minimal jangan selalu tertinggal di bidang olahraga,” pungkasnya. (Mukrim)

Bonus Tak Kunjung Terwujud, Atlet Sampang Kecewa

Ach. Mukrim
-
0
Bonus Tak Kunjung Terwujud, Atlet Sampang Kecewa

salsabilafm.com – Sejumlah atlet asal Kabupaten Sampang yang berhasil meraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025 masih menunggu kepastian pencairan bonus dari pemerintah daerah.

Hingga saat ini, bonus yang dijanjikan itu tidak kunjung terealisasi sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan atlet.

Salah satu atlet cabang menembak kelas individu, Muhammad Javier Athallah Nugroho, mengaku kecewa lantaran bonus yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Padahal, dia sudah berjuang membawa nama baik Sampang di tingkat Jawa Timur.

“Kami dijanjikan ada bonus dari pemerintah daerah, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” katanya, Kamis (11/9/2025).

Kabar yang dia terima menyebutkan, bentuk bonus berupa uang pembinaan sebesar Rp20 juta bagi atlet kelas individu peraih medali emas.

“Saya berharap bonus yang dijanjikan agar segera diberikan, dan nantinya dipergunakan untuk membeli kebutuhan olahraga seperti peluru yang mana harganya tidak murah,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan atlet menembak, Cindy Vira Utami, peraih juara 1 kelas Air Rifle mix team dan juara 3 Air Rifle women team. Dia berharap bonus atlet Porprov Jatim segera dicairkan.

“Kalau memang ada bonus, saya berharap bisa segera diberikan, karena kami juga butuh dana untuk membeli peralatan olahraga,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Isma Ulfah mengaku keterlambatan pencairan bonus berkaitan dengan keterbatasan anggaran.

Tahun ini, Disporabudpar Sampang hanya mendapat hibah sebesar Rp1,75 miliar yang difokuskan pada kebutuhan operasional.

“Pemberian bonus masih terbuka, apabila ada tambahan dana melalui PAK tahun ini. Namun jika tidak disetujui, maka atlet harus bersabar hingga tahun depan,” kata Isma. (Mukrim)

1...192021...643Halaman 20 dari 643