BP3MI Ingatkan Calon PMI Pilih Jalur Resmi

Redaksi
-
0
BP3MI Ingatkan Calon PMI Pilih Jalur Resmi

salsabilafm.com – Koordinator Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Pamekasan, Rendra Irfan Kurnianto, mengingatkan masyarakat, khususnya pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri, agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. Menurutnya, kemudahan akses informasi saat ini harus diimbangi dengan sikap kritis.

“Informasi lowongan memang sangat mudah diakses, tetapi jangan langsung percaya. Calon tenaga kerja harus memastikan legalitas perusahaan dengan mengecek ke instansi pemerintah terkait, agar tidak terjebak penipuan,” tegas Rendra, saat menghadiri Job Fair Sumenep 2025 di Gedung KORPRI, Kamis (18/09/2025).

BP3MI Pamekasan, lanjutnya, turut hadir dalam bursa kerja ini untuk menyosialisasikan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui jalur resmi pemerintah. Skema Government to Government (G to G) menjadi salah satu cara untuk memastikan perlindungan pekerja migran Indonesia tetap terjamin. Saat ini, tiga negara tujuan utama penempatan tenaga kerja adalah Jerman, Jepang, dan Korea.

“Untuk Jerman dan Jepang, peluang terbesar ada di sektor medis, khususnya perawat. Sementara di Korea lebih banyak dibutuhkan tenaga di bidang manufaktur serta berbagai pekerjaan lainnya. Total kebutuhan mencapai sekitar empat ribu tenaga kerja Indonesia, dan informasi pendaftarannya akan segera diumumkan,” jelasnya.

Rendra juga berpesan kepada para pencari kerja di Kabupaten Sumenep agar tidak ragu bekerja ke luar negeri selama jalurnya resmi dari pemerintah. Dengan mekanisme legal, pekerja migran akan mendapatkan perlindungan penuh, mulai dari asuransi, skema pengawasan, hingga jaminan keamanan dari kedutaan besar negara tujuan. “Yang penting jangan tergoda iming-iming berangkat secara ilegal. Jadilah tenaga kerja yang aman, legal, dan terlindungi,” pungkasnya.(*)

Pemkab Usulkan Pembangunan 12 Sekolah Rakyat di Sampang

Ach. Mukrim
-
0
Pemkab Usulkan Pembangunan 12 Sekolah Rakyat di Sampang

salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mengusulkan pembentukan 12 Sekolah Rakyat (SR) kepada pemerintah pusat. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kepala Dinsos PPPA Sampang, Edi Subinto, menjelaskan, usulan tersebut mencakup dua kelas untuk tingkat SD, empat kelas SMP, dan enam kelas SMA. Masing-masing kelas direncanakan menampung 25 siswa.

“Total sebanyak 300 siswa diproyeksikan akan tertampung jika usulan disetujui. Sasarannya jelas, yaitu keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kami berharap tidak ada lagi anak di Sampang yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi,” katanya, Jumat (19/9/2025).

Jika rencana ini terealisasi, Kabupaten Sampang akan memperoleh alokasi anggaran nasional sekitar Rp56,7 miliar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga menyiapkan dukungan tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp399 juta. Dana ini akan digunakan untuk biaya Administrasi, Studi lokasi, hingga Konsultansi Lingkungan (AMDAL).

Program Sekolah Rakyat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial pada 7 Juli 2025 di Senayan, Jakarta, disebutkan bahwa anggaran nasional yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp1,19 triliun.

“Dana tersebut akan dialokasikan ke berbagai pos, mulai dari pengembangan kurikulum Rp3 miliar, gaji guru Rp119 miliar, operasional sekolah Rp497 miliar, jaringan komunikasi dan data Rp11 miliar, tunjangan kinerja dan profesi guru Rp177 miliar, hingga sarana-prasarana internal Rp341 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per November 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 20,83 persen atau sekitar 214.320 jiwa. Angka ini menjadikan Sampang sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Meski data tahun 2025 belum dirilis, Pemkab Sampang optimistis bahwa program Sekolah Rakyat akan menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di masa depan.

“Pendidikan adalah pintu keluar dari kemiskinan. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas,” tambah Edi.

Ia berharap program ini dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sampang yang membutuhkan.

“Kami yakin Sekolah Rakyat akan menjadi solusi alternatif agar mereka tetap mendapatkan kesempatan belajar. Semoga rencana ini terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat Sampang yang membutuhkan,” pungkasnya. (Mukrim)

Realisasi PAD Retribusi Parkir Minim, DPRD Sampang Duga Ada Kebocoran

Ach. Mukrim
-
0
Realisasi PAD Retribusi Parkir Minim, DPRD Sampang Duga Ada Kebocoran

salsabilafm.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang dari sektor retribusi layanan parkir hingga pertengahan tahun 2025 dinilai belum signifikan. Capaian retribusi selama enam bulan pertama bahkan belum mencapai separuh dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari salsabilafm.com, target PAD dari sektor retribusi parkir tahun ini dipatok sebesar Rp 4,55 miliar. Target tersebut terdiri dari dua sumber utama, yaitu retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp 3,5 miliar dan retribusi parkir di area khusus sebesar Rp 1,05 miliar.

Namun hingga akhir Juni 2025, realisasi penerimaan dari sektor tersebut baru mencapai total Rp 1.535.712.000 atau sekitar 33,7 persen dari target. Perinciannya, retribusi parkir tepi jalan umum baru menyumbang Rp 1.229.135.000 (35 persen), dan retribusi parkir area khusus sebesar Rp 306.577.000 (29 persen).

Kondisi ini memantik sorotan dari Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan. Ia menilai rendahnya capaian tersebut mengindikasikan adanya kebocoran dalam sistem pengelolaan retribusi parkir.

“Retribusi parkir ditengarai tidak disetor sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Saya minta didata ulang dan optimalkan penagihannya,” tegas Alan saat ditemui Jum’at (18/9/2025).

Menurutnya, selama pengelolaan parkir tidak dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi, maka potensi kebocoran akan terus terjadi. Ia meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan parkir.

“Pemerintah harus bertindak tegas jika ada oknum yang mengambil keuntungan sepihak dari layanan parkir yang dikelola pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang, Hery Budiyanto, menjelaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan capaian retribusi parkir.

“Kami sudah menerapkan sistem parkir berlangganan dan menarik setoran harian dari para juru parkir (jukir). Langkah ini kami lakukan untuk menutup potensi kebocoran,” jelasnya.

Hery menegaskan, Dishub akan terus mengevaluasi sistem pengelolaan parkir serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksana di lapangan agar target PAD dapat tercapai hingga akhir tahun. (Mukrim)

3.425 Honorer Sampang Masuk PPPK Paruh Waktu

ROMI
-
0
3.425 Honorer Sampang Masuk PPPK Paruh Waktu

salsabilafm.com – Penantian panjang ribuan honorer di Kabupaten Sampang terjawab sudah. Sebanyak 3.425 guru dan tenaga teknis resmi dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Kamis (18/9/2025).

Kabar gembira ini diumumkan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sekaligus menjawab harapan para honorer yang telah lama menunggu kepastian status kerja.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Arief Lukman Hidayat, melalui Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur, Hendro Sugiharto, membenarkan keputusan tersebut.

“Alhamdulillah, semua honorer sesuai dengan usulan pemerintah daerah, sejumlah 3.425 formasi, diterima menjadi PPPK paruh waktu,” kata Hendro kepada salsabilafm.com, Kamis (18/9/2025).

Meski begitu, Hendro mengingatkan agar peserta tidak terlena. Ia menekankan pentingnya mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pemberkasan dokumen dan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) sebagai syarat pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Kami mengimbau seluruh peserta untuk segera melengkapi berkas dan mengisi DRH dengan teliti. Jangan sampai ada kesalahan atau kekurangan yang dapat menghambat proses pengusulan NIP,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan batas waktu pengumpulan data hingga 20 September 2025. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat menetapkan tenggat terakhir pada 22 September 2025.

“Kami memberikan space waktu dua hari agar peserta bisa memperbaiki jika ada kesalahan. Jadi, manfaatkan waktu sebaik mungkin,” pungkas Hendro. (Romi)

Polres Sampang Kembalikan Motor Curian, Pelaku Diketahui ODGJ

ROMI
-
0
Polres Sampang Kembalikan Motor Curian, Pelaku Diketahui ODGJ

salsabilafm.com – Kepolisian Resor (Polres) Sampang berhasil mengembalikan sepeda motor yang sempat dicuri di Jl. Gelatik, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Jumat (19/9/2025).

Menariknya, pelaku diketahui merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berinisial S, warga Desa Apa’an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

“Sepeda motor ditemukan oleh warga di Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, pada Rabu (17/9/2025) malam, tepat 24 jam setelah kejadian,” kata Plh. Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo.

Status pelaku sebagai ODGJ diperkuat oleh keterangan warga sekitar, serta catatan bahwa ia pernah menjalani perawatan di RS Menur, Surabaya.

“Sempat saling kenal dengan pemilik rumah, jadi karena statusnya tidak bisa kami amankan,” jelas Eko.

Eko mengimbau masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sampang, agar selalu waspada dan menjaga kendaraannya dengan baik.

“Tetap berhati-hati dalam menjaga kendaraan atau barang berharga demi keamanan bersama,” pungkasnya. (Romi)

Sumenep Job Fair 2025 Digelar, Sediakan Ribuan Lowongan Kerja

Redaksi
-
0
Sumenep Job Fair 2025 Digelar, Sediakan Ribuan Lowongan Kerja

salsabilafm.com – Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran pada 2023 tercatat sebesar 1,71 persen, sementara pada 2024 turun menjadi 1,69 persen atau turun 0,2 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumenep, Heru Santoso, mengatakan bahwa capaian ini menempatkan Sumenep sebagai daerah dengan angka pengangguran paling rendah di Jawa Timur. “Angka pengangguran di Sumenep itu tercatat paling rendah se-Jawa Timur. Ini bisa dikatakan bahwa serapan tenaga kerjanya baik,” ujarnya, Kamis (18/09/2025).

Dia optimis pada 2025, angka pengangguran di Sumenep akan kembali menurun seiring tersedianya ribuan lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan, baik di Sumenep maupun di luar daerah.

“Pemkab memang berkomitmen untuk menekan angka pengangguran produktif. Salah satunya, kami menggelar job fair. Ini bisa menjadi ajang komunikasi secara langsung antara pencari kerja dan perusahaan,” terangnya.

Heru menjelaskan, lowongan kerja yang tersedia dalam Sumenep Job Fair tidak hanya untuk lulusan sarjana, tetapi juga terbuka bagi lulusan SMA.

“Ada yang terbuka bagi fresh graduate, ada juga bagi yang sudah berpengalaman kerja. Jadi bagi para pencari kerja, kualifikasinya silahkan disesuaikan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan Sumenep Job Fair yang digelar Rabu (17/09/2025), tercatat ada 3.125 lowongan kerja dari 36 perusahaan. Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan berasal dari Sumenep, sementara 14 lainnya dari luar daerah.

Ribuan lowongan kerja tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan, jasa, perhotelan, perbankan, hingga telekomunikasi. Sebagian penempatan ada di Sumenep, namun ada pula yang di luar daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap kegiatan ini mampu membuka peluang kerja lebih luas sekaligus menjaga tren positif rendahnya angka pengangguran di wilayah tersebut. (*)

Masuk Prolegnas Prioritas, Pemerintah dan DPR Komitmen Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Redaksi
-
0
Masuk Prolegnas Prioritas, Pemerintah dan DPR Komitmen Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

salsabilafm.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kum Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkomitmen tidak akan berlama-lama dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset berisi hukum acara pidana khusus sehingga pembahasannya harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026,” ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/9/2025) yang dilansir Antara.

Dalam dialog itu, perwakilan mahasiswa dari Universitas Lampung, Ammar Fauzan, menyoroti pembahasan RUU Perampasan Aset. Yusril pun mengapresiasi masukan mahasiswa dan menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik, namun mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap berada dalam koridor hukum.

“Para pengunjuk rasa berhak mendapat perlindungan, tetapi setiap tindakan yang melanggar hukum tetap akan diproses sesuai aturan,” tegasnya.

Terkait pertanyaan BEM SI mengenai penahanan sejumlah mahasiswa di Polda Metro Jaya, Yusril menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda untuk memastikan seluruh tahanan diperlakukan dengan baik. Ia juga berharap pertemuan ini memperkuat komunikasi konstruktif antara pemerintah dan kalangan mahasiswa.

“Apa pun bidang ilmu yang kalian geluti, ikuti perkembangan sosial dan politik. Baca lah buku, ikuti berita, terlibat dalam diskusi, dan peroleh wawasan untuk mengupas setiap persoalan,” ujarnya.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzzamil Ihsan dari Universitas Sumatera Utara, menilai audiensi ini penting agar keresahan masyarakat bisa langsung didengar pemerintah.

“Kami berkumpul untuk menyampaikan poin-poin diskusi secara langsung. Banyak permasalahan yang membuat masyarakat resah, mendapat solusi, dan harus segera diselesaikan,” ujar Muzzamil.

Dalam pertemuan itu, BEM SI menyampaikan sejumlah tuntutan. Untuk jangka pendek, mahasiswa meminta pembebasan rekan mereka yang ditahan akibat demonstrasi serta penghentian tindakan represif aparat. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kabinet pemerintahan. (*)

Pemohon SKCK di Polres Bangkalan Membeludak, Ini Penyebabnya

Ach. Mukrim
-
0
Pemohon SKCK di Polres Bangkalan Membeludak, Ini Penyebabnya

salsabilafm.com – Pemohon pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Bangkalan mengalami lonjakan signifikan sejak Senin (15/9/2025) hingga Kamis (18/9/2025). Akibatnya, waktu pelayanan diperpanjang hingga sore hari, dari semula pukul 12.00 siang menjadi pukul 15.00.

Kasi Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama mengatakan, akibat membeludaknya pemohon, Polres Bangkalan menyediakan puluhan kursi di luar ruangan pelayanan. Sebab, ruangan pelayanan SKCK telah penuh.

Menurutnya, membeludaknya jumlah pemohon disebabkan oleh adanya ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bangkalan yang telah lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

“Salah satu syarat yang harus dilengkapi sebelum pengangkatan PPPK paruh waktu yakni membawa SKCK,” katanya, Kamis (18/9/2025).

Dia mengungkapkan, jumlah pemohon di pelayanan SKCK membeludak jelang pengangkatan PPPK paruh waktu. Bahkan, dalam 4 hari, jumlah pemohon SKCK di Polres Bangkalan mencapai 2.000 orang.

“Ada sebanyak 2.000 lebih sudah terakomodir,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan, Ari Murfianto mengatakan, jumlah tenaga honorer saat ini sebanyak 5.511 orang. Ribuan pegawai non-ASN itu berpeluang menjadi PPPK paruh waktu jika melengkapi persyaratan pengangkatan tersebut.

Menurutnya, tenaga honorer yang tidak mengisi persyaratan itu dianggap tidak mengikuti proses, sehingga tidak bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

“Untuk batas waktu pengumpulan persyaratannya itu sampai tanggal 22 September ini. Jadi mulai dari daftar riwayat hidup, SKCK, dan lainnya harus dilengkapi,” pungkasnya. (Mukrim)

Dapat Tambahan Anggaran Rp299 Juta, Bakesbangpol Fokus Bangun Pagar KPU Sampang

Ach. Mukrim
-
0
Dapat Tambahan Anggaran Rp299 Juta, Bakesbangpol Fokus Bangun Pagar KPU Sampang

salsabilafm.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang memperoleh tambahan anggaran dana sebesar Rp299 juta melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan pagar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bakesbangpol Sampang Bambang Maryono mengatakan, anggaran tersebut difokuskan hanya pada kebutuhan infrastruktur KPU.

“Jumlah anggaran Rp299 juta akan digunakan untuk pembangunan pagar kantor KPU. Jadi, tidak ada tambahan anggaran untuk program lain, hanya bidang politik dalam negeri yang mendapat alokasi tambahan,” katanya, Kamis (18/9/2025).

Bambang menjelaskan, program utama yang tetap menjadi tanggung jawab Bakesbangpol adalah pengelolaan dana bantuan partai politik atau Banpol bagi partai peraih kursi DPRD. Tahun ini anggaran Banpol masih sama seperti sebelumnya, yakni Rp1,4 miliar.

“Tidak ada penambahan untuk dana Banpol. Totalnya tahun ini tetap 1,4 miliar,” tegasnya.

Menurutnya, dana Banpol itu nantinya disalurkan kepada 11 partai politik yang berhasil meraih kursi DPRD pada Pemilu 2024. “Dana miliaran itu akan dibagi terhadap 11 partai politik yang mendapat kursi pada Pemilu tahun 2024,” pungkasnya. (Mukrim)

Tanggapi Isu Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan PBNU

Redaksi
-
0
Tanggapi Isu Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan PBNU

salsabilafm.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi isu food tray atau ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mengandung minyak babi dan menuai penolakan dari sebagian masyarakat.

Dilansir dari cnnindonesia, Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menjelaskan persoalan tersebut dari sudut pandang fikih NU. Ia menegaskan benda keras yang terkena najis babi dapat disucikan kembali dengan cara dicuci bersih, sehingga penggunaannya tidak bermasalah.

“Kalau menurut fiqh NU, setiap benda keras yang terkena najis babi bisa disucikan dengan cara dicuci bersih. Tidak ada masalah, bisa dipakai setelah dicuci bersih,” kata Fahrur, Kamis (18/9/2025).

Fahrur memastikan menu MBG tetap halal dikonsumsi setelah food tray dibersihkan. Menurutnya, makanan hanya dikatakan haram jika yang tercampur adalah bahan makanannya, bukan wadahnya.

“Kalau minyak babi tercampur makanan, itu jelas haram. Kalau ompreng terkena minyak babi, bisa disucikan bersih dan boleh dipakai,” ujarnya.

Meski begitu, Fahrur menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait dugaan tersebut, khususnya mengenai bentuk kandungan dan prosesnya.

“Soal isu ompreng MBG yang mengandung babi, saya kira perlu penjelasan lebih lanjut. Di mana letaknya dan bagaimana prosesnya,” tambahnya.

Ia berharap ke depan program MBG bisa berjalan lebih baik dan higienis, mengingat manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, khususnya para santri di pondok pesantren.

“Kita berharap MBG semakin baik dan higienis. Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi para santri,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan penolakan sempat terjadi di salah satu kecamatan di Sulawesi Utara akibat isu food tray yang dianggap diragukan kehalalannya.

Menurut Dadan, sebenarnya minyak tidak digunakan sebagai bahan utama dalam food tray MBG, melainkan hanya sebagai pelumas saat proses pencetakan. Setelah pencetakan, minyak tersebut dibersihkan hingga wadah steril.

“Minyak itu digunakan pada saat stamping atau pencetakan agar tidak panas dan mudah. Setelah dicetak, minyak dibersihkan, direndam, hingga steril,” jelas Dadan. (*)

1...111213...643Halaman 12 dari 643