salsabilafm.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang menggelar audiensi dengan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Sampang, Jumat (18/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, PMII mendesak adanya transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan pedoman teknis dalam pelaksanaan program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Ada ketimpangan antara data penerima dan realisasi bantuan yang tidak terpublikasikan. Ini menunjukkan lemahnya basis verifikasi sosial dan berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam pelaksanaan program,” kata Latifah, ketua PC PMII Sampang kepada salsabilafm.com, Sabtu (18/10/2025).
PMII juga menyoroti minimnya sosialisasi di tingkat penerima manfaat, yang menyebabkan banyak warga tidak mengetahui tujuan maupun bentuk penggunaan dana bantuan. Selain itu, mekanisme pendampingan dinilai belum berjalan sesuai pedoman dan petunjuk teknis (juknis) yang semestinya menjadi acuan.
“Jika pendampingnya saja tidak memegang juknis, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Artinya, program ini justru berjalan tanpa pedoman tertulis,” tambahnya.
Menurut Latifah, kondisi tersebut mencederai prinsip good governance yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik.
“Bagi kami, keberhasilan P3KE bukan diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi dari sejauh mana masyarakat miskin benar-benar berdaya dan lepas dari ketergantungan ekonomi,” ujarnya.
PMII menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan semata, melainkan harus menjadi gerakan pemberdayaan yang menyentuh akar struktural kemiskinan di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPA Kabupaten Sampang, Erwin Erwil Syahrial, belum dapat dikonfirmasi terkait kritik dan rekomendasi yang disampaikan PMII dalam audiensi tersebut. (Syad)
