salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menyatakan sudah berhasil mengeliminasi status desa tertinggal. Kini, pemerintah setempat fokus mendorong banyak desa mencapai status desa mandiri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiyawan menyatakan, meskipun banyak desa di Sampang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa, hal ini tidak mengurangi esensi kepemimpinan desa untuk mencapai kemandirian.
“Hanya tinggal greget, integritas, dan kemampuan dari Pj Kadesnya itu bisa membangun dan menjadikan desanya sebagai desa yang mandiri atau tidak,” katanya, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, Pj Kades tidak bisa bertindak seenaknya sendiri dalam menyusun program desa. Semua program harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Yuliadi mencontohkan masalah pengelolaan Dana Desa (DD) yang disitu pedoman pengelolaannya sudah ada. Pj Kades tidak bisa seenaknya dalam mengelola Dana Desa tersebut, karena program pengelolaan DD itu juga harus mendapat persetujuan dari BPD.
“Tidak bisa sembarang seorang Pj membuat program di desa dengan sesuai seleranya. Tetapi harus berdasarkan kepentingan bagaimana desa itu bisa cepat berkembang lebih baik dan mandiri,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, Sampang sudah lama bebas dari desa tertinggal, yaitu sekitar tahun 2019. Bahkan, berdasarkan informasi lain pada tahun 2021 sudah tidak ada desa tertinggal lagi setelah menerima penghargaan Percepatan Pembangunan Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
Dari 180 desa di Sampang, saat ini baru sebagian yang sudah mencapai status desa mandiri, yaitu kurang lebih ada 26 desa maju dan 154 desa berkembang, sisanya masih dalam proses pengembangan.
“Kalau desa mandiri masih belum dan baru sebagian. Kita dorong agar lebih banyak desa yang mandiri,” pungkasnya. (Mukrim)
