salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menyatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah amanah demokrasi yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Perbedaan pilihan politik jangan sampai menjadi ajang permusuhan dan saling berkonflik.
Hal itu diungkap, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sampang, Sudarmanto, saat menghadiri acara Apel Siaga Pilkada Sampang 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Sampang di Alun-alun Tronojoyo, Senin (18/11/2024) malam.
Sudarmanto mengatakan, Pilkada adalah momentum untuk memilih pemimpin terbaik untuk Sampang, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain. Pihaknya juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk bekerja sama mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.
“Mari kita manfaatkan demokrasi ini dengan sebaik-baiknya,” ajaknya.
Pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi atas diselenggarakannya acara istighosah, doa bersama sekaligus puncak pengawasan Pilkada Kabupaten Sampang 2024 tersebut.
“Dengan harapan makin dekatnya tahapan pemungutan suara semuanya sudah siap dengan fungsi dan tugas masing-masing,” ungkapnya.
Begitu juga, lanjut Sudarmanto, kesiapan sarana logistik maupun personil pelaksana Pilkada termasuk para anggota panwascam se-Kabupaten Sampang yang diberikan tugas penting untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah.
“Ini adalah proses demokrasi yang harus kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, tentunya dalam kontestasi demokrasi yang bernuansa kompetisi persaingan sebenarnya merupakan hal yang lumrah,” katanya.
Dia juga berpesan untuk menjadikan pesta demokrasi di Kota Bahari sebagai momentum mencurahkan daya dan upaya untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Sampang.
“Kami berharap semua pihak baik pemangku kebijakan, aparat keamanan, birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda serta kepada kedua pasangan calon Bupati beserta tim pemenangan dan tim yang mendukungnya masing-masing, meminta kerjasamanya untuk bersama-sama mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada tahun 2024,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim A. Warits mengatakan, tugas dari pengawas pemilu adalah mengedukasi masyarakat dan menjaga kedaulatan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pelaksanaan Pilkada harus diawasi dengan ketat karena apabila prosesnya salah tanpa diawasi maka akan menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Kita harus bisa mengedukasi rakyat untuk bisa memilih dengan baik, sehingga masyarakat akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu tahapan kampanye yang kurang 5 hari lagi seharusnya bisa betul-betul digunakan untuk terus mengidentifikasi rakyat,” katanya.
“Sebagaimana dalam perintah undang-undang kampanye itu sejatinya adalah pendidikan politik bagi rakyat sehingga rakyat memiliki informasi dan pengetahuan dalam menentukan pilihannya,” imbuhnya.
Terakhir Warits berpesan agar penyelenggara pemilu di jajaran Bawaslu mulai dari panwascam, PKD hingga PTPS agar mencatat seluruh kejadian khusus dalam form A karena hal itu, nantinya yang akan dijadikan landasan sebagai bahan apabila di kemudian hari ada perselisihan.
“Pemilihan ini bisa dipersoalkan oleh para pihak, terutama nanti yang disebut dengan perselisihan hasil di mahkamah konstitusi, oleh karena itu kawan-kawan semuanya dicatat dalam form A seluruh kejadian yang berlangsung,” pungkasnya. (Mukrim)
