salsabilafm.com- Setelah setahun melakukan pendampingan pembentukan Desa Tangguh Bencana di 9 Desa di Kabupaten Sampang, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) PWNU Jawa Timur dan Siap Siaga, Gelar Diseminasi Program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam Mekanisme Perencanaan Desa.
Dipusatkan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang, Selasa (13/8/2024) pagi, penyelenggaraan kegiatan tersebut bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang.
Program Policy Officer Siap Siaga (SS) Jawa Timur Mambaus Su’ud menyampaikan, kegiatan ini mempertemukan stakeholder tingkat Desa Tangguh Bencana (Destana) dengan stakeholder tingkat Kabupaten guna menyambungkan serta mensinergikan antar stakeholder. Menurutnya, berbagai praktik yang ada di desa memang perlu banyak didukung banyak oleh stakeholder di tingkat daerah.
“Misal soal pembiayaan dan penganggaran, dimana di desa sebenarnya sudah memiliki sumber pembiayaan dan penganggaran sendiri, namun itu perlu dukungan regulasi dan dukungan kelembagaan misal oleh pihak DPMD maupun Bappelitbangda yang juga harus melakukan singkronisasi dengan Destana dalam hal kebencanaan,” ucapnya, Kamis (15/8/2024).
Selain itu, Su’ud sapaan karib Mambaus Su’ud menyampaikan, kegiatan tersebut juga sebagai upaya kolaborasi pemberian dukungan moril kepada sembilan desa yang sudah terbentuk Destana yang sudah dilakukan oleh LPBI NU PWNU Jawa Timur dan Siap Siaga.
“Ya supaya Destana saat melakukan destana bisa secara Sustain atau berkelanjutan dan tidak tergantung pada program yang sudah ada. Apalagi saat ini Destana di Sampang sudah ada support dari Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Kabupaten maupun pemerintah daerah,” katanya.
Pihaknya juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Sampang, agar mengakselerasi destana, sebab di Kabupaten Sampang sendiri destana yang sudah terbentuk masih sebanyak 19 desa atau kelurahan dengan rincian 9 desa dibentuk melalui LPBI NU Jatim – Siap Siaga dan 10 desa lainnya telah dibentuk oleh BPBD Jatim dan Kabupaten.
Sembilan desa yang dibentuk Destana oleh LPBI NU Jatim – Siap Siaga yaitu merupakan program piloting Destana Inklusif dan sebagai bagian bentuk kampanyenya untuk menggerakan di tingkat desa yang nantinya bersifat terbuka dan mampu mengakomodir berbagai pihak serta memperkuat kapasitas masyarakat rentan di bawah agar menjadi maayarakat tangguh.
“Jadi semangat gerakan 9 destana yang dibentuk kami, harapannya bisa menjadi gerakan destana se Kabupaten Sampang. Dan kami juga berharap semangat gerakan destana ini bisa didorong oleh Forum PRB. Karena desa yang sudah terbentuk destana, berharap juga mempunyai mental kuat dan dari kebutuhan di desa, sehingga masyarakat menjadi tangguh,” tutupnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan menyampaikan, acara Diseminasi Program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam Mekanisme Perencanaan Desa, dinilainya sangat baik sekali, disebabakan sebagai upaya memetakan dan memitigasi bencana khususnya pada 9 desa yang sudah dibentuk destana oleh LPBI NU Jatim – Siap Siaga.
“Agar di 9 desa masing-masing tersebut bisa menjadi desa tangguh dari bencana. Tadi kan sudah kita diskusikan bersama. Sebab dalam bencana itu ada pra, saat dan pasca bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam tiga fase bencana itu hendaklah juga harus dipetakan, misal di wilayah Kecamatan Karang Penang yang memiliki ancaman bencana berupa kekeringan, longsor dan angin puting beliung. Sehingga perlu kiranya semisal ketika musim kemarau atau kekeringan, desa yang sudah terbentuk destana tersebut nantinya mampu memetakan warga yang membutuhkan air.
“Nah apabila sudah dipetakan dan dihitung, nanti akan ketemu kebutuhannya dan kemudian tinggal upayanya di desa itu berupa apa serta batas kemampuannya sampai dimana. Semisal batas kemampuannya diketahui dan apabila membutuhkan ke Provinsi maupun Kabupaten nantinya akan ketahuan. Apabila semua terpetakan, ya semuanya akan selesai dan masyarakat pun nantinya seperti tidak merasakan adany bencana. Jadi keberadaan destana ini harus benar-benar membantu memetakan dan memitigasi potensi bencana yang akan terjadi di desa,” harapnya.
Pihaknya juga mengaku, saat ini juga meminta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membuat pedoman pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk kemanfaatan penguatan destana. “Akan tetapi kondisi kebutuhan desa menjadi tangguh antar desa itu tidak sama. Namun bagi desa yang tidak rentan bencana, tetap perlu dilakukan upaya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas SDM,” terangnya.
Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Sriyono menyampaikan, dalam penanganan bencana salah satunya dilakukan melalui program destana baik oleh pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Program destana dilakukan dengan tujuan agar desa menjadi mandiri dalam menghadapi bencana. Pihaknya berharap pula, desa itu sudah siap apabila terjadi bencana dan tidak kesulitan serta tidak kebingungan lagi terhadap tugas yang akan dilakukan berdasarkan porsinya.
“Makanya kami mendorong, Kabupaten atau Kota juga bisa mengalokasikan anggarannya untuk mempercepat desa dalam membentuk destana. Selain itu kami juga berharap dari pihak desa untuk berpartisipasi melalui anggaran DD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa anggaran DD bisa digunakan untuk kegiatan kebencanaan, baik di fase pra, saat dan pasca bencana,” pungkasnya. (Mukrim)
