salsabilafm.com – Komisioner KPU Jawa Timur, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq mengungkapkan, total anggaran Pilkada serentak di 38 Provinsi sebesar Rp 2,9 trilyun. Untuk provinsi Jawa Timur sebesar Rp 845 milyar.
“KPU Jatim tengah menyiapkan perencanaan pengadaan dan pendistribusian logistik. Ada 28 komponen di dalamnya yang sudah diatur, salah satu adalah komponen logistiknya,” ujarnya usai mengis Talkshow di Radio Salsabila FM, Minggu (1/9/2024).
Dia menjelaskan, pengadaan logistik dibagi dua tahapan. Pertama pengadaan logistik yang tidak ada kaitannya dengan calon, seperti kotak suara, bilik, tinta, kabel ties dan segel. “Itu adalah logistik yang akan segera kita lakukan pengadaannya,” ujarnya.
Tahap kedua, pasca penetapan pasangan calon. Seperti surat suara, daftar pasangan calon, formulir dan sejenisnya.
“Untuk mekanisme pengadaannya dominan melalui e katalog dan konsolidasi,” terangnya.
Terkait pengadaan logistik pilkada 2024, KPU Jatim, ucap dia, sedang melakukan beberapa rangkaian rapat koordinasi dengan anggota KPU di 38 Kabupaten/Kota di Jatim.
“Sudah 10 hari terakhir mereka mengikuti persiapan pengadaan logistik di Jakarta. Nanti tanggal 5-6 September akan ada rakor nasional kaitan dengan persiapan pengadaan logistik tahap pertama untuk Pilkada serentak tahun 2024,” ungkapnya.
Rpzaq menyampaikan, ada penurunan jumlah logistik untuk Pilkada 2024. Hal itu karena surat suara hanya ada dua, sedangakan di Pemilu kemarin itu ada 5 jenis.
“Insya Allah kita mampu me-manage SDM untuk mengelola logistiknya ataupun nanti manajemen gudangnya sebelum nanti dilakukan proses distribusi logistik ke 60.738 TPS yang tersebar di Jawa Timur,” jelasnya.
Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai elemen, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 343. Dimana Pemkab wajib memberikan dukungan fasilitasi salah satunya adalah distribusi logistik.
Pihaknya saat ini sedang menyusun jadwal distribusi logistik. Rozaq memastikan, H-1 sebelum 27 November logistik tiba di TPS. Dia juga mempriotaskan daerah yang masuk 3T. Yaitu terluar, tersulit, dan terjauh. “Ada 9 kecamatan kepulauan yang harus dipertimbangkan terkait dengan distribusi logistik yang harus diproritaskan,” ungkapnya.
Menurutnya, prinsip pengelolaan logistik adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran. Saat ini, ucap dia, masih awal bulan September paling tidak H – 7 hari sebelum pelaksanaan itu sudah mulai didistribusikan.
“Untuk wilayah 3 T dilakukan lebih awal yaitu H-10 hari sebelum pelaksanaan,” ucapnya.
Dia memastikan spesifikasi logistik Pilkada Serentak 2024 tidak akan berbeda dengan Pemilu 2024 pada Februari lalu. Hal itu tak terlepas dari pengalaman pada pemilu Februari lalu, yaitu logistik-logistik yang dipersiapkan sudah teruji dengan baik.
“Kami harap masyarakat ini bisa bersinergi dan bekerja sama karena tanggung jawab sukses pelaksanaan Pilkada ini tidak hanya KPU saja tetapi seluruh elemen masyarakat ataupun individu-individu di seluruh Jawa Timur,” harapnya.
Mantan komisioner KPU Sampang dua periode ini juga mengajak masyarakat untuk mengecek DPT online dan hadir pada di tanggal 27 November. “Misalnya ada persoalan segera lapor Bawaslu melalui prosedur hukum. Semisal nanti terkait dengan hasil maka melalui Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (Mukrim).
