salsabilafm.com – Dewan kesehatan rakyat (DKR) Sampang menilai Program Universal Health Coverage (UHC) yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2022 silam gagal. Menurut DKR, tata kelola dan pelaksanaan UHC yang dilakukan Dinas Kesehatan Sampang amburadul.
Ketua DKR Sampang Maushul Maulana mengatakan, indikasi kegagalan tata kelola UHC salah satunya, banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses UHC. Padahal, kata dia, masyarakat berhak mendapatkan program tersebut.
“Katanya pemerintah Sampang punya tanggungan sekitar Rp 11 miliar yang harus dibayar kepada BPJS. Nah, kalau begini kan anggarannya jebol,” ujarnya saat mengisi acara Salsa Talk Show, Kamis (8/8/2024).
Menurut dia, ada kesalahan Dispendukcapil dalam mengelola data masyarakat yang terdaftar dalam BPJS. Dimana masyarakat yang sudah meninggal dan terdaftar BPJS masih ada di daftar Kartu Keluarga (KK).
“Orang meninggal terdaftar dalam BPJS, data di KKnya tidak diubah, itu kan pemerintah masih harus bayar iuran,” sesalnya.
“Jadi kami usulkan kepada pemerintah lewat rapat pertemuan agar ada persyaratan surat keterangan tidak mampu dalam mengakses UHC ini,” tambahnya.
Maushul berharap pemerintah lebih memahami bahwa kesehatan termasuk kebutuhan primer yang harus diutamakan dan menjamin anggaran kesehatan.
“Oke lah, pemerintah tenang, gajinya aman dan tempat kerjanya difasilitasi AC. Tapi, perhatikan juga masyarakat yang kurang mampu,” harapnya. (Syad)
