salsabilafm.com– Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sampang melakukan audiensi ke kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka datang untuk mengadukan temuan di lapangan terkait harga pupuk yang lampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ketua PC PMII Sampang, Moh Nuruddin mengatakan, pihaknya datang ke DPRD karena ingin berdiskusi dengan semua pemangku jabatan terkait masalah pupuk bersubsidi. Ia mengaku tidak ujuk-ujuk datang, namun sudah melakukan kajian-kajian khusus.
“Pertama itu soal harga, yang mana harga itu tidak mengikuti aturan yang notabene apabila mengikuti Peraturan menteri nomor 249 itu harga pupuk berkisar Rp 112.500. Tetapi fakta dilapangan di kios itu banyak permainan harga, yang dimana itu melanggar dari keputusan menteri. Di desa itu ada yang berkisar harga Rp 130.000, Rp 135.000 – Rp 150.000,” terangnya.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait data petani yang tidak tercover di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Petani yang tidak ada di RDKK sebenarnya tidak boleh membeli pupuk. Namun temuan di lapangan petani yang tidak masuk RDKK boleh membeli ke kios yang lain dengan harga yang cukup mahal.
“Itu harganya hampir Rp 150.000 lebih. Padahal secara aturan kios itu tidak boleh menjual pupuk kepada orang diluar data petani yang ada di RDKK,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut pihaknnya sengaja mendatangkan beberapa instansi terkait untuk mempertanyakan problem petani terkait harga pupuk tersebut.
“Kami datangkan Distributor, Diskopindag, Disperta KP, Dispendukcapil, dan sebagainya. Karena mereka bagian yang tidak bisa lepas dari masalah pupuk bersubsidi,” jelasnya.
“Kalau Diskopindag terkait masalah harga, pengawasan harga yang ada dibawah. Kemudian Dispendukcapil itu soal data. Di pendataan itu terkadang ada orang yang harusnya mendapatkan pupuk tapi tidak dapat mendapatkan pupuk karena datanya tidak terupdate,” tambahnya.
Sementara di tempat yang sama, Kabid ketahanan Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP), Nurdin menyampaikan, apa yang disampaikan PMII itu adalah gambaran di lapangan.
“Kami bekerja sesuai tupoksinya yaitu merencanakan, mengusulkan hingga mendapat alokasi pupuk bersubsidi dari kementerian pertanian,” katanya.
Nurdin mengungkapkan, kalau Kabupaten Sampang di bawah tahun 2020 alokasi pupuknya selalu terendah. Bahkan dari 3 Kabupaten lain di Madura. Pihaknya sudah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kuota pupuk subsidi tersebut. Termasuk menyampaikan ke dinas pertanian provinsi Jatim.
“Hingga akhirnya pada tahun 2021 itu langsung melonjak, yang awalnya 16.000 ton menjadi 35.000 ton untuk pupuk UREA. Artinya ada kenaikan signifikan, yakni 200 persen. Itu dialokasikan ke petani yang ada di E RDKK tadi,” pungkasnya (Mukrim)
