salsabilafm.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 27 November 2024, Forum Ulama Perempuan Madura (FUPM) bersama JASS dan RAHIMA Jakarta menggelar Doa Bersama Pilkada Damai. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan komitmen 10 Agenda Politik Perempuan, yaitu Mewujudkan Madura Berkeadilan.
Acara yang digelar di aula PKP RI, Pamekasan ini dihadiri oleh puluhan peserta dari perwakilan organisasi perempuan se-Madura, penyelenggara, lembaga masyarakat dan paslon bersama timses se-Madura. Para peserta turut mendoakan kelancaran Pilkada yang bebas dari konflik dan berharap agar suara perempuan semakin diperhitungkan dalam setiap langkah politik yang diambil oleh pemerintah.
Ketua FUPM, Raudlatun mengatakan, penandatanganan komitmen 10 agenda politik perempuan merupakan upaya untuk mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam politik. Adapun 10 agenda itu meliputi, perlindungan perempuan dan anak, menghentikan eksploitasi sumber daya alam, menyediakan layanan dasar yang mudah dijangkau, memenuhi hak atas pekerjaan yang layak, menangani ekstremisme dengan serius. Selanjutnya, kesempatan berpartisipasi dalam proses politik, menyediakan lingkungan hidup yang sehat, mewujudkan keadilan ekonomi yang merata, menciptakan infrastruktur yang ramah dan aman untuk perempuan dan disabilitas dan perlindungan perempuan pembela HAM.
“Penandatanganan komitmen ini sebagai langkah strategis untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi secara merata, baik dalam ranah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak berpolitik maupun dalam perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi,” ucapnya.
Raudlatun menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berbicara tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama perempuan.
Menurut dia, selama ini peran perempuan dalam memajukan keadilan sosial dan politik di Madura masih dinilai sebelah mata. Hal itu bisa dilihat dari semua paslon yang menjadi peserta Pilkada di Madura, tidak ada satu pun dari kaum perempuan. Tak hanya itu, dari jumlah anggota legislatif yang berasal dari kaum perempuan bisa dihitung dengan jari.
“Kuncinya itu bagaimana perempuan mendapatkan kehidupan yang layak, dan mendapatkan perlindungan. Terpenting bagaimana Madura berkeadilan,” tegasnya.
Sementara, Aminatur Rizqiyah, sekretaris FUPM menambahkan, partisipasi aktif perempuan dalam politik sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif gender. Disamping juga memperkuat demokrasi.
“Kami berharap dengan penandatanganan komitmen ini, semakin banyak perempuan yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, doa bersama dan penandatanganan komitmen ini juga menjadi simbol bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang damai dan inklusif.
“Dan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, memiliki kesempatan yang setara dalam menentukan arah pembangunan daerah,” pungkasnya. (Rossy)
