salsabilafm.com – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang memberikan peringatan tegas kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait polemik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Peringatan tersebut disampaikan usai puluhan tenaga kesehatan (Nakes) mendatangi Kantor DPRD Sampang pada Senin (22/9/2025) lalu. Para tenga honorer itu menuntut keadilan dalam proses seleksi PPPK paruh waktu yang dinilai tidak transparan dan tidak adil.
Para Nakes mengaku kecewa karena merasa tidak diusulkan dalam proses seleksi, meskipun telah mengabdi selama bertahun-tahun
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim, menyampaikan, keluhan muncul dari puluhan tenaga kesehatan yang tidak lulus seleksi PPPK. Salim menyebut ada dua persoalan utama yang menjadi sorotan.
“Pertama, proses perekrutan PPPK paruh waktu yang sejak awal dianggap tidak transparan. Kedua, kekhawatiran para Nakes terhadap status mereka di BLUD setelah dinyatakan tidak lulus,” katanya, Rabu (24/9/2025).
Salim menjelaskan, pihaknya bersama Ketua Komisi IV telah melakukan langkah preventif dengan memanggil kepala OPD terkait, yakni BKPSDM, Dinas Kesehatan – KB, dan Dinas Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, sempat ada kesepakatan tidak tertulis untuk memperjuangkan para tenaga pengajar dan Nakes yang telah memenuhi syarat administrasi dan regulasi.
“Kami sudah memberi warning. Ternyata yang kami khawatirkan benar-benar terjadi. Banyak yang tidak diusulkan tanpa alasan yang jelas,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menyoroti pentingnya profesionalisme di bidang pendidikan dan kesehatan yang menyangkut masa depan bangsa. Dia meminta agar proses seleksi PPPK dilakukan secara adil dan transparan.
“Kami hanya butuh alasan mengapa lebih dari 30 Nakes tidak diusulkan. Kalau mereka memang tidak aktif di Puskesmas, silakan tidak usah diusulkan. Bahkan saya menyarankan untuk mencoret atau memberhentikan mereka, tentunya melalui mekanisme yang sesuai, seperti pemberian surat peringatan terlebih dahulu,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
“Jika OPD tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, DPRD akan menindaklanjuti permasalahan ini secara kelembagaan,” sambungnya.
Polemik ini menjadi perhatian serius DPRD Sampang karena menyangkut nasib para pengabdi yang selama ini telah bekerja di lapangan. Kini, mereka terancam kehilangan kejelasan status akibat tidak diusulkan dalam seleksi PPPK paruh waktu. (Mukrim)
