salsabilafm.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Wisata.
Rancangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi desa wisata, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Sampang.
Ketua Bapemperda DPRD Sampang, Mohammad Farok, menjelaskan, desa wisata tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan kesempatan usaha, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal.
Menurutnya, desa wisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebabnya, perlu dukungan regulasi yang kuat untuk mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan.
“Dukungan regulasi yang berpihak kepada masyarakat desa akan menjadi penentu apakah desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan atau hanya menjadi fenomena sesaat,” ujar Mohammad Farok, Sabtu (25/10/2025).
Sementara Bupati Sampang, Slamet Junaidi menyambut baik langkah DPRD tersebut. Ia menekankan pentingnya penyusunan Raperda ini agar selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2025–2040.
“Kita berharap Raperda Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Wisata dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Sampang,” ujar Bupati.
Dia menjelaskan, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
“Kita berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Wisata dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Sampang.” pungkas Slamet Junaidi. (Mukrim)
