salsabilafm.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bersama sejumlah kepala daerah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk membahas pengelolaan keuangan daerah, termasuk soal dana pemerintah daerah senilai Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap di bank.
Dilansir dari cnnindonesia, Dedi tiba sekitar pukul 10.15 WIB dan disambut Bupati Subang Reynaldi Putra, Bupati Purwakarta Saepul Bahri, serta Bupati Majalengka Eman Suherman. Ia mengaku akan memaparkan pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat kepada Mendagri Tito Karnavian.
Menurut Dedi, salah satu hal yang akan disampaikan adalah peningkatan signifikan belanja modal pembangunan di tengah penurunan anggaran daerah.
“Belanja modalnya untuk kepentingan pembangunan mengalami kenaikan hampir 1000 persen dibanding anggaran tahun lalu. Tahun lalu Rp37 triliun, sekarang hanya Rp31 triliun,” ujar Dedi.
Terkait tudingan adanya dana daerah yang mengendap di perbankan, Dedi menegaskan bahwa pihaknya rutin melaporkan data keuangan ke Kemendagri setiap hari.
“Loh, ya ke Pak Mendagri kita sampaikan juga, kan kalau data dari provinsi itu kan tiap hari update ke Pak Mendagri, ya, memang di tanggal 15 Oktober itu kan data BI itu 15 Oktober, di tanggal 15 Oktober itu dana kita Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1. Itu pun bukan uang simpanan, memang uang kas yang tersedia di kas daerah, kas daerahnya ada di BJB, dan kita tidak punya uang yang tersimpan di bank lain,” kata dia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi sempat terlibat polemik dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya yang menyebut adanya dana Rp4,17 triliun milik Pemda Jabar mengendap di bank. Dedi membantah dan menyebut tidak menemukan dana tersebut.
Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada,” kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menegaskan data yang ia sampaikan bersumber dari pantauan Bank Indonesia (BI) per September 2025.
“Tanya aja ke Bank Central itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda,” ujar Purbaya ditemui di Kantornya, Selasa (21/10/2025).
Purbaya juga menegaskan, dirinya tidak pernah menyebut secara spesifik Jawa Barat, melainkan menyampaikan data agregat seluruh pemerintah daerah.
“Saya nggak pernah sebut Jabar. Saya hanya bilang total dana pemda di perbankan meningkat, dan itu data dari sistem keuangan bank sentral,” jelasnya.
Ia menolak berkoordinasi langsung dengan Dedi terkait data tersebut, karena menurutnya setiap pemda memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangannya masing-masing.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya,” tegas Purbaya. (*)
