salsabilafm.com– Dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang menghimbau agar ASN, TNI dan Polri tetap netral tidak berpolitik praktis.
Komisioner Bawaslu Sampang, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Moh Romli mengatakan, imbauan ini sebagai upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Sampang dalam menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu serentak 2024.
“Hal ini dilakukan demi mewujudkan Pemilu yang demokratis, berintegritas dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu,” ungkap Moh. Romli saat menjadi narasumber talk show di Radio Salsabila, Kamis (21/12/2023).
Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara, wajib memastikan setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.
ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Netralitas juga harus dilakukan TNI dan Polri, Sebab, di Bawaslu juga ada penanganan perundang-undangan lainnya ketika ada pelanggaran yang diduga dilakukan kalangan TNI dan Polri.
“ASN yang memiliki hak pilih, tidak seperti TNI dan Polri, lebih riskan dalam berbagai kemungkinan akan kecondongan pada pelaksanaan Pemilu nantinya,” jelasnya.
Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan.
“Untuk dapat menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu melainkan semua elemen harus ikut serta mengawasi. Keterlibatan masyarakat bukan sekadar menggunakan hak pilih, tetapi keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan”, harapnya. (Mukrim)
