salsabilafm.com – Instansi Polri berkomitmen menjaga netralitas seluruh Personil Kops Bhayangkara saat menghadapi pemilu 2024. Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto saat Talkshow “Menguji Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu 2024” Radio Salsabila, Kamis (21/12/2023).
Komitmen tersebut merupakan instruksi Kapolri Jenderal Sigit Prabowo terkait netralitas politik dalam proses pesta demokrasi sesuai dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang kepolisian.
“Kepolisian Republik Indonesia harus bersikap netral dalam kegiatan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Boleh menduduki jabatan di luar kepolisian, tetapi setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” katanya.
Untuk memastikan personel polri netral maka harus dilakukan tiga pendekatan yaitu Preemtif artinya memberikan himbauan dan pendekatan. Kedua Preventif artinya melakukan pencegahan dan yang ketiga Represif artinya upaya paksa.
“Anggota Polri dilarang memesan atau menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan atau bergambar parpol, caleg, dan paslon,” jelasnya.
Kemudian dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik, kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
Personel Polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala atau caleg. “Setiap anggota Polri yang diduga melakukan hal yang menunjukkan ketidaknetralan pada Pemilu akan disanksi tegas mulai dari hukuman disiplin maupun kode etik,” Imbuhnya.
Polisi merupakan salah satu lending sektor yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Meskipun ada yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.
“Tetapi terlibat bukan arti memberikan suport kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke KPU dan Bawaslu agar berjalan dengan lancar. Siap-siap untuk berurusan dengan Propam jika terbukti melanggar,” tutupnya. (Mukrim)
