salsabilafm.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menyatakan, masyarakat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori atau desil kesejahteraan untuk menentukan jenis Bantuan Sosial (Bansos) yang akan diberikan pemerintah.
Kepala Bidang Jaminan Sosial (Kabid Jamsos) Dinsos PPPA Sampang, Erwin Elmi Syahrial, mengatakan, secara teknis pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penentuan desil penerima Bansos. Menurutnya, proses tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah daerah.
“Penentu desil itu sebenarnya Badan Pusat Statistik, yang secara teknis kami tidak tahu,” ujar Erwin, Senin (10/11/2025).
Erwin menjelaskan, Kemensos menentukan penerima Bansos berdasarkan hasil pengolahan data dari BPS. Data masyarakat terlebih dahulu dikirim oleh Kemensos ke BPS untuk diolah, kemudian hasilnya dikembalikan ke Kemensos dengan klasifikasi desil yang telah ditentukan.
Berdasarkan desil tersebut, Kemensos kemudian menyalurkan berbagai jenis bantuan, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Setelah Kemensos mendapatkan data olahan dari BPS, mereka menentukan bantuan yang akan diberikan ke masyarakat. Jadi, bantuan disalurkan berdasarkan desil,” jelas Erwin.
Erwin memaparkan, masyarakat dalam desil 1 hingga 5 dikategorikan memiliki kondisi ekonomi rendah. Kelompok ini meliputi masyarakat miskin ekstrem, miskin, hampir miskin, rentan miskin, hingga pas-pasan.
Sementara itu, masyarakat yang masuk desil 6 hingga 10 tergolong menengah ke atas dan dianggap sudah hampir mampu atau sejahtera, sehingga tidak lagi berhak menerima Bansos.
“Masyarakat yang sudah masuk desil 6–10 bisa dikatakan hampir mampu dan sejahtera. Jadi, peluang untuk mendapatkan bantuan sangat kecil,” pungkasnya. (Mukrim)
