salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai melakukan pendataan dan penilaian terhadap kelayakan bangunan pondok pesantren di wilayahnya.
Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri, sekaligus mencegah terulangnya tragedi ambruknya bangunan pesantren seperti yang terjadi di Sidoarjo.
Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Ja’far, mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat dan Polda Jawa Timur agar daerah melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik pesantren.
“Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa dengan tragedi ambruknya mushalla di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, tidak terjadi di Bangkalan,” ujar Fauzan, Sabtu (11/10/2025).
Fauzan menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah menugaskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.
“Langkah awalnya adalah mendata seluruh pondok pesantren. Dari situ akan terlihat mana yang sudah lengkap administrasinya dan mana yang belum,” imbuhnya.
Selain kelengkapan administrasi, pemerintah daerah juga akan memastikan kelayakan teknis bangunan pesantren. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi struktur, standar keamanan, serta ketahanan bangunan untuk menjamin keselamatan santri dan tenaga pengajar.
“Bangunan yang sudah berdiri juga akan kami kaji. Apakah secara teknis masih memenuhi syarat atau perlu perbaikan. Jika diperlukan, Pemkab akan melakukan pendampingan,” jelas Fauzan.
Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan, M Hasan Faisol, menegaskan akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan.
“Kami akan sowan kepada Ketua MUI dan PCNU Bangkalan untuk meminta arahan agar kami bisa berkomunikasi langsung dengan para pengasuh pesantren,” pungkasnya. (*)
