salsabilafm.com – Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dinilai minim koordinasi dengan pemerintah setempat. Hal itu turut menjadi sorotan pihak Pemerintah Kabupaten Bangkalan usai temuan menu makan bergizi gratis (MBG) basi dan berulat.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, sampai saat ini koordinasi dari Koordinator Wilayah SPPG Bangkalan masih minim. Akibatnya, Satgas MBG harus bekerja ekstra untuk mengetahui adanya permasalahan di bawah.
“Kita punya satgas untuk MBG ini, namun koordinasi dari SPPG ke kita masih sangat kurang. Sehingga kita harus jemput bola,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Minimnya koordinasi dari SPPG juga mengakibatkan pendataan jumlah SPPG di Pemkab Bangkalan juga mengalami kendala. Sebab, menjamurnya SPPG mayoritas tak dilaporkan ke Pemkab.
“Iya, banyak kita tidak mengetahui, tahu-tahu sudah ada SPPG baru,” ujarnya.
Koordinasi antara SPPG dan Pemkab Bangkalan, kata Lukman, perlu ditingkatkan. Apalagi, saat ini banyak bermunculan kasus yang diakibatkan oleh MBG.
“Ya sekarang satgas kami harus turun dan jemput bola untuk mengetahui kendala dan masalah apa yang terjadi. Sehingga hal itu tidak terulang,” jelasnya.
Diketahui, saat ini sudah terdapat 16 SPPG di Bangkalan yang melayani puluhan sekolah. Dari 16 dapur tersebut, dua dapur sebelumnya memproduksi makanan yang terkontaminasi belatung dan ulat, serta satu dapur lain makanan basi. (*)
