salsabilafm.com – Meski telah berbadan hukum dan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep hingga kini banyak yang belum menunjukkan aktivitas signifikan. Penyebabnya adalah tidak ada modal dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, Jum’at (19/9/2025).
“Terutama yang hanya mengandalkan pinjaman eksternal. Tapi yang siap secara internal, sudah ada yang bergerak. Contohnya di Sepanjang, Sukarame dan Nonggunung, itu nyata berjalan,” kata Ramli.
Menurut Ramli, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memberikan fasilitasi mulai dari pembinaan, pengawalan hingga sosialisasi terkait tata cara akses permodalan. Namun, ia menilai bahwa masih banyak koperasi yang belum berproses secara aktif.
“Pihak bank sudah siap. Tapi perlu diawali dengan proposal dan kajian bisnis yang disahkan melalui Musyawarah Desa. Ini yang masih belum dilakukan banyak koperasi,” ungkapnya.
Pemkab Sumenep saat ini memprioritaskan desa berstatus Desa Mandiri dan kelurahan dalam pengajuan pinjaman melalui skema perbankan. Dari total 334 desa dan kelurahan di Sumenep, sebanyak 105 desa dan kelurahan telah masuk dalam daftar prioritas, dengan penyaluran dana melalui Bank BNI sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Meski demikian, Ramli tidak menampik adanya kendala teknis di tingkat desa, mulai dari keterbatasan SDM hingga minimnya pengalaman dalam penyusunan dokumen usaha.
“Kami akui masih ada keterbatasan. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak bergerak. Justru ini momentum untuk belajar dan mandiri,” tegas Ramli.
Koperasi Merah Putih bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Legalitas koperasi tersebut telah disahkan melalui akta notaris dan pengesahan resmi dari Kemenkumham.
“Pihak bank sekarang sudah pada posisi menunggu. Dan itu sudah clear di internal kami. Dari sisi pemahaman sosialisasi sudah selesai,” ujar Ramli. (*)
