salsabilafm.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menghadapi potensi kekurangan anggaran untuk membayar tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU). Anggaran yang tersedia diprediksi hanya cukup hingga November 2025.
Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang, Hery Budiyanto, mengungkapkan, biaya bulanan listrik PJU sangat besar, yaitu sekitar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta per bulan. Dalam setahun, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar.
“Anggaran biaya listrik PJU yang terserap lebih dari separuh dan tidak akan cukup untuk membayar tagihan listrik hingga Desember,” katanya, Sabtu (13/9/2025).
Dia menjelaskan, Dishub Sampang telah mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 400 juta sampai Rp 450 juta saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), namun usulan tersebut tidak diakomodasi karena keterbatasan anggaran daerah.
“Misal ada sisa, mungkin tidak cukup menanggung untuk pembayaran satu bulan,” jelasnya.
Hery menambahkan, pihaknya akan bersurat pada PLN untuk meminta penundaan pembayaran dan akan melunasi sisa tagihan yang belum terbayar pada tahun 2026.
“Sisa yang belum terbayar akan dilunasi dan diambilkan dari APBD 2026. Kami juga aktif memantau dan memastikan tidak ada sambungan liar yang bisa menimbulkan tagihan membengkak. Semoga saja anggaran yang tersisa masih cukup,” harapnya.
Sementara itu, Ketua LSM Fakta Jatim, Mohammad Hakim menilai, tagihan listrik yang harus dibayar bergantung daya yang digunakan. Semestinya kebutuhan anggaran tersebut sudah dihitung sejak awal sehingga bisa diantisipasi. Karena itu, pihaknya mengingatkan agar penggunaan daya listrik sesuai kebutuhan.
“Anggaran ini sebenarnya sudah pasti digunakan. Maka, idealnya bisa disiapkan dari awal sesuai yang dibutuhkan,” ujarnya. (Mukrim)
