salsabilafm.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas dalam penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Sampang, Toipul Minan menyampaikan, perubahan APBD 2025 mengalami penurunan pendapatan daerah sebesar 1,24 persen dari APBD murni 2025 menjadi Rp2,60 triliun.
Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen dari APBD murni 2025 menjadi Rp2,14 triliun. Defisit APBD sebesar Rp78,53 miliar, naik sekitar Rp37,3 miliar dari anggaran semula.
Menurutnya, estimasi pendapatan daerah harus lebih realistis dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BUMD. “Kami mendorong estimasi pendapatan daerah agar lebih realistis, dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BUMD,” katanya, Jum’at (22/8/2025).
Selain itu, Toipul Minan juga menekankan pentingnya evaluasi anak-anak perusahaan PT. GSM untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan bisnis. “PT. GSM wajib mengevaluasi anak-anak perusahaan, sehingga dapat diketahui arah bisnisnya agar dapat lebih berkembang,” tambahnya.
Dia juga menekankan, pemanfaatan SILPA 2024 juga harus diarahkan pada program prioritas yang berdampak pada indikator makro, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, rasio gini, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, DPRD Sampang berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien.
Toipul Minan berharap saran dan masukan dari berbagai pihak dapat membantu Badan Anggaran DPRD dalam membuat keputusan yang lebih baik.
“Segala saran dan masukan Badan Anggaran masih terbatas, upaya untuk mempertajam kembali, saran dari berbagai pihak akan menjadi masukan yang berarti bagi Badan Anggaran DPRD,” harapnya.
Dengan menekankan efisiensi dan prioritas dalam penggunaan anggaran, pihaknya juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien. “Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien,” pungkasnya. (Mukrim)
