salsabilafm.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (21/8/2025).
Aksi ini digelar menyusul maraknya temuan praktik pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di sejumlah desa.
Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Formasa, Imam Baidowi, mendesak DPRD Sampang untuk bertindak tegas dalam memberantas dugaan pungli tersebut.
“Kami ini sudah miskin, masak masih mau diperas?. Kami mendesak DPRD segera mengambil langkah tegas dalam hal ini,” tegasnya.
Imam menjelaskan, biaya pendaftaran PTSL sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri Desa, dengan ketentuan maksimal Rp150 ribu.
Namun, di lapangan masih banyak warga diminta membayar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Dia bahkan menuding adanya indikasi pidana dalam praktik tersebut.
“Temuan kami, ATR/BPN Sampang bekerja sama dengan pemerintah desa agar sama-sama untung,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya berharap DPRD dapat mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
“Kami sudah ke ATR/BPN, tapi tidak ada jawaban memuaskan. Maka sebagai wakil rakyat, tolong ambil langkah tegas,” pintanya.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung dalam menangani kasus pungli.
“Kalau soal penindakan, itu ranah Aparat Penegak Hukum (APH),” ujarnya.
Meski begitu, Rudi menegaskan DPRD tetap mendukung aspirasi mahasiswa dan siap memfasilitasi audiensi dengan ATR/BPN serta perangkat desa terkait.
“Kami punya tanggung jawab moral. Jika ada permintaan audiensi, DPRD akan memfasilitasi,” tandasnya. (Syad)
