salsabilafm.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Daerah setempat agar tidak berpihak pada zona nyaman politik saja, namun harus berdiri di atas semua golongan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sampang, Baihaki mengatakan, pihaknya menilai penting memberikan beberapa catatan dan masukan terkait dengan Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang tahun anggaran 2025. Hal itu sebagai bentuk representasi suara rakyat, kewajiban moral dan konstitusional untuk memberikan pandangan yang jujur, tajam, dan solutif.
“Fraksi PKB memandang perlu menyampaikan beberapa catatan dan masukan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan kepedulian terhadap efektivitas tata kelola keuangan daerah,” katanya, Kamis (31/07/2025).
Fraksi PKB menilai penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar hampir Rp 38 milyar rupiah bukan semata-mata persoalan regulasi nasional. Tetapi hal itu menunjukkan belum optimalnya diplomasi fiskal Pemkab Sampang. Karena daerah lain mampu mempertahankan bahkan meningkatkan transfer pusat, tapi sebaliknya Sampang justru mengalami pengurangan.
“Kami menuntut adanya peningkatan kualitas komunikasi lintas institusi pusat-daerah demi menjaga keberlangsungan pembangunan daerah,” pintanya.
Baihaki mengungkapkan, belanja daerah naik sebesar lebih dari Rp 22 miliar meskipun pendapatan mengalami penurunan. Sebabnya, ia mempertanyakan kenaikan itu apakah sudah melalui kajian prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat ataukah hanya mengikuti pola lama yang tidak berorientasi hasil.
“Rakyat berhak tahu, setiap rupiah yang dikeluarkan apakah benar menyentuh kebutuhan dasar mereka atau hanya untuk memenuhi belanja-belanja rutin birokrasi,” tuturnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti besarnya ketergantungan pada SiLPA tahun sebelumnya, yang naik drastis dari Rp 90 milyar menjadi Rp 127 milyar. Hal itu, kata dia, tanda bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun lalu tidak berjalan optimal.
“Rakyat tidak membutuhkan saldo besar, tapi membutuhkan layanan publik yang cepat, merata, dan berkualitas. Oleh karena itu, Fraksi PKB mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap OPD-OPD dengan serapan rendah,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB mencatat bahwa salah satu dasar perubahan APBD adalah penyesuaian aspirasi masyarakat. Pihaknya menegaskan, aspirasi bukan sekedar data formal dari Musrenbang, tapi jeritan rakyat di desa-desa yang tidak tersentuh pembangunan.
“Jangan biarkan anggaran hanya berkutat pada proyek-proyek elitis, sementara rakyat menunggu air bersih, jalan layak, layanan kesehatan, dan pendidikan bermutu,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menuntut agar perubahan APBD tahun 2025 ini menjadi momen korektif terhadap ketimpangan alokasi anggaran antar wilayah. Dan tidak ada lagi desa-desa yang merasa dianaktirikan, kecamatan yang tertinggal karena akses politik yang lemah.
“Pemerintah Daerah harus berdiri di atas semua golongan, bukan hanya berpihak pada zona nyaman politik,” pungkasnya. (Mukrim
