salsabilafm.com – Puluhan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) Sampang bersama keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) audiensi ke Pemkab Sampang, Selasa (16/7/2024).
Siti Farida Ketua MDW menyampaikan, audiensi ini dilakukan karena, pelayanan bansos di Kota Bahari dinilai amburadul. Banyak catatan yang perlu diperhatikan dan dicerna oleh Kementrian Sosial (Kemensos).
Menurutnya, pihak terkait dan lembaga penyalur bansos seakan tidak tahu menahu terkait carut-marutnya bansos. Padahal satu tahun yang lalu pihaknya audiensi ke dinas terkait, BRI dan PT Pos sepakat memperbaiki dan tidak mempersulit KPM Bansos.
Farida membeberkan, KPM Bansos khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengeluhkan pelayanan BRI yang masih amburadul. Pelayanan yang diberikan BRI kepada KPM membuat KPM seperti diping-pong. Bahkan, mereka menilai BRI Cabang Sampang sarangnya masalah.
“Kemana janjinya waktu itu, untuk memperbaiki. Dan kemana Pemerintah Daerah kok diam saja. Karena tidak sinkron dan kurangnya komunikasi Dinas Sosial, BRI dan PT Pos Indonesia membuat KPM menjerit dan seperti bola pingpong,” tegasnya.
Sementara Sekda Sampang, Yuliadi Setiawan menyampaikan, audiensi yang digelarnya sebagai bentuk tindak lanjut para pegiat yang menemukan beberapa keluhan mengenai pelaksanaan bansos PKH maupun BPNT.
“Kami berikan kesempatan kepada semuanya untuk menyampaikan keluhan dan klarifikasinya. Bahkan pihak MDW menyampaikan kritik kepada kami mengenai garis koordinasi mengenai pelaksanaan Bansos,” kata Wawan, sapaannya.
Dia menjelaskan, setelah mendengarkan carut marut mekanisme penyaluran Bansos di wilayahnya, pihaknya selaku ketua koordinasi Bansos BPNT Sampang serta bersama Koordinator Bansos PKH akan segera melakukan rapat koordinasi kembali dengan beberapa stakeholder agar permasalahan cepat teratasi.
Ditempat yang sama Edi Subinto, Kepala Dinsos Kabupaten Sampang mengatakan, sudah membuat komitmen dengan lembaga penyalur. “Alhamdulillah sudah dilaksanakan,” singkatbya. (Mukrim)
