salsabilafm.com – Sebanyak 137 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I formasi tahun 2024 di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang resmi dilantik, Senin (26/5/2025). Prosesi pelantikan dilakukan secara daring via zoom meeting dari Aula Kantor Kemenag Sampang dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.
Kepala Kantor Kemenag Sampang, Fandi menyampaikan, pelantikan ini menjadi bagian dari proses penguatan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, sekaligus mendukung program transformasi ASN yang profesional, fleksibel, dan berbasis kinerja.
“Total yang dilantik hari ini ada 137 orang,” katanya, kepada salsabilafm.com.
Dia menjelaskan, PPPK yang dilantik terdiri dari berbagai formasi. Di antaranya, penyuluh agama, penata layanan Kemenag, dan guru. Sebagian besar merupakan pegawai honorer yang sebelumnya telah lama mengabdi di bawah naungan Kemenag Sampang.
Pelantikan daring, kata Fandi, disebut sebagai bagian dari upaya digitalisasi dan efisiensi birokrasi yang terus dikembangkan oleh Kementerian Agama. Hal itu seiring dengan modernisasi pelayanan publik dan penguatan tata kelola ASN.
“Pelantikan ini menjadi tonggak penting karena seluruh PPPK telah melalui proses seleksi yang ketat, transparan, dan berbasis kompetensi,” ucap Fandi
Dengan dilantiknya para PPPK ini, pihaknya berharap dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan keagamaan di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Nasaruddin Umar menyampaikan selamat kepada PPPK yang dilantik dan diambil sumpahnya secara nasional. Menag juga mengapresiasi Presiden yang peduli terhadap perekrutan dan pelantikan tersebut.
“Ini satu ikhtiar terbaik dan perjuangan dengan harapan bermuara pada harapan terbaik,” katanya.
Nasaruddin mengumpamakan institusi Kemenag bagaikan kain putih, dan ASN Kemenag layaknya sosok yang suci bersih bak malaikat. “ASN Kemenag diharap jadi panutan, dan dalam masa selama 24 jam jadi teladan,” harapnya.
Sebelumnya, dalam laporan Kepala Biro (Karo) Kepegawaian mewakili Sekjen Kemenag RI Dr H Wawan Djunaedi secara virtual dan daring menyampaikan, pelantikan siang ini berasal dari 194 satker seluruh Indonesia.
Pelantikan PPPK di Kemenag Sampang bagian dari 71.010 PPPK secara nasional. “Pelantikan juga dilakukan di luar negeri, di Arab Saudi, Iran, Inggris, Jerman, Tiongkok, dan lainnya,” ucapnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemenag Dr Phil H Kamaruddin Amin menjelaskan, pelantikan ini menjadi salah satu momen penting dan terbesar dalam sejarah pengangkatan ASN Kemenag, dengan jumlah peserta yang mencapai 71.010 orang dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.
Pelantikan PPPK 2024 ini dilakukan menyusul penetapan formasi oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan PPPK di Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
“Ribuan pegawai yang telah lolos seleksi PPPK Kemenag 2024 akhirnya akan resmi menyandang status ASN dan memperkuat pelayanan publik berbasis keagamaan di tanah air,” ucapnya.
Kementerian Agama dalam pelantikan menyiapkan teknis pelaksanaan pelantikan secara hybrid, yakni dilakukan secara luring dan daring secara serentak. Pelantikan untuk peserta dari unit kerja pusat akan dilaksanakan secara langsung (luring) di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI.
Sementara bagi peserta dari satker daerah, pelantikan dilakukan secara daring melalui zoom meeting yang sudah disiapkan oleh masing-masing Kanwil Kemenag provinsi dan satker terkait di daerah.
Menurut Kamaruddin, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya digitalisasi dan efisiensi birokrasi yang sedang dikembangkan oleh Kemenag. Metode hybrid memungkinkan seluruh pegawai yang dilantik dapat mengikuti acara secara serentak tanpa harus berpindah lokasi, juga bagi PPPK di luar negeri.
“Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama,” lanjutnya.
Ia menambahkan, para PPPK yang dilantik telah melalui proses seleksi yang ketat, transparan, dan berbasis kompetensi. Pelantikan ini juga menandai dimulainya masa tugas para PPPK sebagai bagian dari transformasi ASN yang lebih fleksibel, profesional, dan berbasis kinerja. (Mukrim)
