Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar, PC PMII Sampang Gelar Demonstrasi

Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar, PC PMII Sampang Gelar Demonstrasi
Puluhan kader PC PMII saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemda. (Foto: Mukrim)

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah daerah (Pemda) dan Gedung DPRD setempat, Selasa (6/9/2022). Mereka menentang keras kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelum menyuarakan aspirasinya, PC PMII Kabupaten Sampang terlebih dahulu melakukan aksi Mogok Berkendara sebagai bentuk protes atas kebijakan Pemerintah berkaitan dengan kenaikan harga BBM yang dinilai sangat tidak pro terhadap rakyat.

Setidaknya ada empat tuntutan pokok yang disuarakan, mulai dari menolak kebijakan kenaikan harga BBM subsidi, menuntut pemerintah memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM subsidi, menuntut pemerintah untuk bekerja optimal serta tidak menjadikan BLT BBM alat membungkam suara rakyat.

“Kami minta Pemerintah mengedepankan kepentingan masyarakat dan membuka ruang partisipasi masyarakat terkait masalah energi,” ungkap Rudiyanto, Korlap Aksi PC PMII Sampang kepada salasabilafm.com.

Selain itu, peserta aksi juga mendesak legislatif agar memperjuangkan keinginan rakyat dan turut menolak naiknya harga BBM. Demonstran juga mengecam pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam kebijakan, seperti sempat beredar kabar tidak melakukan kenaikan harga BBM.

“Aksi ini murni untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Karena, naiknya harga BBM dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat. Seharusnya, dalam hal ini anggota DPR lebih peka menyadari persoalan kondisi ekonomi masyarakat dampak pandemi COVID-19,” ujar Rudi.

Setelah menunggu lama dan suasa sempat memanas hingga demontran memaksa masuk dengan mendobrak pintu gerbang yang dijaga ketat oleh pihak kepolisan, Ketua DPRD Sampang Fadol akhirnya keluar dan menemui peserta aksi kemudian mendatangani MoU yang menyatakan DPRD mendukung penolakan kenaikan BBM.

“Surat persetujuan penolakan yang disuarakan mahasiswa dan sudah ditanda tangani oleh sejumlah ketua fraksi ini akan kami sampaikan kepada DPR RI melalui fax,” tutupnya. (Mukrim)

Leave a Reply

Your email address will not be published.