Indonesia mengimpor liquified petroleum gas (LPG) dengan jumlah yang besar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap, nilai impor LPG Indonesia bahkan menyentuh angka Rp 80 triliun.
Pemerintah mencari cara untuk memangkas impor ini, salah satunya melalui proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau gasifikasi batu bara. Proyek yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan itu dimulai kemarin ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.
“Impor kita LPG itu gede banget mungkin Rp 80 triliun, dari kebutuhan Rp 100-an triliun impornya,” kata Jokowi dalam Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimethyl Ether seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1/2022).
Selain nilai impor yang tinggi, Jokowi juga mengungkap pemerintah mengeluarkan subsidi yang besar agar LPG itu bisa sampai ke masyarakat. Nilai subsidi itu, kata Jokowi, mencapai Rp 70 triliun.
“Rp 80 triliun, itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tingi sekali. Subsidinya antara Rp 60-70 triliun,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah Indonesia akan selalu impor. Padahal, bahan bakunya sendiri berasal dari Indonesia.
“Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain padahal kita punya bahan bakunya. Kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME,” jelasnya.
Proyek hilirisasi batu bara ini akan menghasilkan DME yang digadang-gadang sebagai pengganti LPG. Jokowi mengatakan, api yang dihasilkan DME sama saja dengan dengan api yang dihasilkan dari LPG.
“Hampir mirip dengan LPG tadi saya sudah melihat, bagaimana api kalau dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak, sama saja,” ujarnya.
Jokowi lalu mengatakan, proyek ini bisa mengurangi subsidi Rp 7 triliun. “Kalau ini dilakukan, yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Products nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN Rp 7 triliun kurang lebih,” katanya.
Jokowi melanjutkan, jika nantinya LPG disetop dan semua beralih ke DME maka subsidi yang dihemat sebanyak Rp 70 triliun. Lanjutnya, keberadaan proyek ini membantu Indonesia memperbaiki neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
“Kalau semua LPG nanti disetop dan semuanya dan pindah ke DME, duitnya gede sekali Rp 60-70 triliun akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN,” katanya.
“Ini yang terus ktia kejar selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan karena kita nggak impor,” katanya.
sumber: detik.com
