salsabilafm.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sampang mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Sampang, Senin (13/10/2025).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di tiga desa, yakni Desa Rahayu, Robatal, dan Daleman.
“Kami menemukan adanya ketidaksesuaian penyaluran PKH di tiga desa tersebut. Bahkan, ada indikasi penyimpangan yang terjadi sejak 2019 hingga 2024,” ujar wakil Kepala Bidang Penelitian GMNI Kabupaten Sampang, Ainul Faqih, kepada salsabilafm.com.
Menurut Wahyudi, penyaluran Bansos PKH di Desa Rahayu tidak berjalan optimal. Terbukti, dari laporan salah satu warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat (KPM), namun mengaku tidak pernah menerima bantuan sama sekali.
“Sementara di Desa Robatal dan Daleman, beberapa keluarga justru mengaku tidak pernah memegang kartu rekening Bansos mereka,” ungkapnya.
Faqih menilai, persoalan ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari para pendamping PKH di tingkat desa.
“Seharusnya para pendamping benar-benar melakukan pendampingan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Edi Subinto, mengaku akan segera menindaklanjuti laporan dari GMNI.
“Besok kami akan memanggil para pendamping di tiga desa tersebut, dan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” kata Edi.
Dia menegaskan, akan menerbitkan surat edaran ke seluruh kecamatan agar diteruskan ke desa-desa mengenai kewajiban kepemilikan kartu PKH oleh KPM yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
“Semoga dengan langkah ini, kejadian serupa tidak terulang lagi,” ucapnya.(Syad)
