salsabilafm.com – Forum Aktivis Madura (FAM) Kabupaten Sampang memberikan ultimatum kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera menganggarkan serta menjadwalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2026.
Korlap aksi FAM, Maushul Maulana, mengatakan, pihaknya mendesak Pemkab dan DPRD agar segera menyelesaikan proses penganggaran Pilkades 2026.
“Kami mendesak agar proses penganggaran segera terselesaikan sebagaimana mestinya pada Senin (24/11/2025) besok,” katanya kepada salsabilafm.com, Minggu (23/11/2025).
Ia menegaskan, jika anggaran dan jadwal Pilkades tidak kunjung ditetapkan, pihaknya akan menggelar aksi turun jalan jilid II pada Selasa (25/11/2025).
“Kami benar-benar serius akan melakukan aksi turun jalan dengan massa lima kali lipat dari sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Maushul, permintaan anggaran dari DPMD Kabupaten Sampang yang mencapai Rp30 miliar dinilai terlalu tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp21 miliar.
“Tahun lalu untuk 180 desa dengan serentak, sekarang hanya untuk 140 desa tetapi anggarannya naik signifikan, dengan kebutuhan setiap desa sebesar Rp120 juta,” jelasnya.
Terpisah, Kepala DPMD Sampang, Yudhi Adidarta Karma, menegaskan, pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang belum menetapkan proyeksi anggaran Pilkades 2026.
Dalam rapat di Bakesbangpol Provinsi pada Senin (17/11/2025) lalu, BPPKAD dan Bappelitbangda memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp30 miliar, dan angka tersebut juga ia sampaikan saat rapat bersama Banggar kemarin.
Banggar, kata Yudhi, meminta rincian dari perkiraan anggaran Rp30 miliar tersebut. Namun ia belum dapat menghitung kebutuhan riil karena masih menggunakan data lama dan masih menunggu data Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbaru dari setiap desa.
“Rincian anggaran Pilkades masih akan dibahas lagi pada 24 November 2025. Kami masih dalam tahap penganggaran, dan dewan meminta rincian kebutuhan riil yang akan dibahas pada hari Senin,” katanya.
Yudhi juga belum dapat memastikan apakah Pilkades akan terselenggara pada 2026 atau tidak. Ia memastikan Pilkades akan dianggarkan jika dana tersedia, namun sumber pendanaannya belum diketahui.
Meski sempat muncul opsi penggunaan Dana Desa (DD), ia menilai opsi tersebut tidak mungkin dilakukan karena DPMD Provinsi Jawa Timur tidak memperbolehkan DD digunakan untuk Pilkades.
“Berdasarkan data saat ini, jelas ada 180 desa karena akan digelar serentak. Namun dewan meminta agar kami menghitung proyeksi untuk 143 desa terlebih dahulu,” tutur Yudhi. (Syad)
